BeritaTerkini

18

Sosialisasi Pilkada serentak 2024, KPU NTB: Sahabat PMII Harus Berperan Aktif

Sosialisasi Pilkada serentak 2024, KPU NTB: Sahabat PMII Harus Berperan Aktif KPU Provinsi NTB melaksanakan sosialisasi Pilkada serentak 2024 dengan melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam PKC PMII Bali Nusra, Sabtu (29/6) di Mataram. Hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Mastur. “Saya meminta kepada seluruh sahabat PMII Bali Nusra untuk berperan aktif entah sebagai penyelenggara, tim calon paslon maupun menjadi Pemilih pada Pilkada 2024 ini”. Ia memaparkan bahwa ada enam belas tahapan Pilkada serentak 2024 ini, saat ini kita telah memasuki tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemutakhiran Data Pemilih. “Pastikan kalian sudah dicoklit oleh Pantarlih, jangan sampai tidak masuk dalam Pemilih. Laporkan ke PPS PPK maupun KPU Kabupaten Kota”, tegasnya. Menurutnya Keterlibatan aktif PMII memotivasi kaum muda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun relawan, tentu dengan harapan meningkatkan angka partisipasi pemilih, sambung Mastur. Terakhir ia meminta agar proses tahapan Pilkada NTB dikawal Integritasnya, karena dengan proses yang berintegritas tentu akan menghasilkan Pemimpin kepala daerah yang berkualitas pula, tutupnya


Selengkapnya
20

Supervisi, KPU NTB Turun Pantau Coklit di Bima, Dompu dan Kota Bima

Supervisi tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Provinsi NTB turun memantau Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di tiga Kabupaten Kota serentak yakni di Kab Bima, Kab Dompu dan Kota Bima (28/6) Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid yang hadir di Kota Bima langsung memantau proses coklit di Kota Bima. Tokoh masyarakat yang dipantau dicoklit adalah Sekretaris Daerah Kota Bima, H Muktar Landa. Beliau terdaftar di TPS 1 di kediamannya di kelurahan Melayu Kec. Asakota. Khuwailid juga memantau proses coklit ke warga-warga sekitar, tepatnya di kediaman Nur Susilowati yang daftar di TPS 5 kelurahan Melayu Kec. Asakota. Di kesempatan itu juga ia memantau coklit warga sekitar pesisir pantai di teluk Asakota keluarga kolo lingkungan Bonto. Tepatnya di kediaman bapak Herman yang berprofesi sebagai nelayan. Tak lupa dirinya meriksa ketersedian alat kerja seperti laptop dan printer di Sekretariat PPK di Kota Bima. Ia meminta khusus sarana dan prasara ini agar di atensi khusus oleh KPU Kota Bima bersama Pemkot Bima. Di tempat berbeda, Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman, memantau proses coklit di Kab Bima tepatnya di Dusun Tolonggeru, Desa Monggo, Kecamatan Madapangga. Ia melihat langsung Pantarlih turun door to door di desa yang menujungung tinggi nilai toleransi ini. Mengapa, karena di Dusun ini justru pemilihnya memilki dua agama dalam satu kepala keluarga Yakni, Islam dan Katolik. Kehidupan keseharian masyarakat setempat yang berbaur dalam satu atap dengan dua keyakinan berbeda menjadi satu keunikan tersendiri. Dalam kesempatan itu Hilman meminta agar Pantarlih selain mencoklit, juga mensosialisasikan waktu pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB juga, tak hanya pemilihan Bupati dan calon Wakil Bupati Bima saja di tanggal 27 November 2024, tegasnya Lain hal Kadiv Hukum Pengawasan KPU Provinsi NTB Mastur yang turun memantau di Kab Dompu. Salah satunya di tokoh masyarakat yang bernama Ismul Rahmadin yang telah terdaftar di TPS 3, begitu juga sodari Mazena Lating dan Nur Fahria yang tertaftar di TPS yang sama. Hadir mendampingi proses coklit di tiga Kab Kota tersebut adalah seluruh Anggota KPU Kab Kota, Bawaslu Kab Kota, Panwas Kecamatan, serta Pantarlih masing-masing TPS


Selengkapnya
71

KPU NTB Pantau Coklit Hari Kedua, Tuang Guru Bagu Doakan Pilkada NTB berjalan Lancar dan Damai

KPU NTB Pantau Coklit Hari Kedua, Tuang Guru Bagu Doakan Pilkada NTB berjalan Lancar dan Damai KPU Provinsi NTB mengunjungi kediaman Tuang Guru Bagu yang merupakan Rais Syuriah PWNU NTB TGH. L. M Turmudzi Badaruddin, Rabu (25/6) dalam rangka memantau proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan ini adalah adalah kunjungan coklit di tokoh Masyarakat (opinion leader) agar Masyarakat mendapatkan informasi bahwa KPU sedang gencar-gencarnya turun melakukan coklit yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB Mastur yang hadir memantau mengatakan kami coklit di Lombok Tengah meminta doa dari Ulama Sepuh NTB agar semua proses tahapan dan pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi NTB berjalan dengan, lancar dan damai, ungkapnya "Ya secara formal kita kan datang untuk coklit, untuk mencocokkan dan meneliti data kependudukan beliau, walaupun sebenarnya beliau sudah jelas. Yang utama sebenarnya kita ingin minta doa ke beliau supaya Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia dan NTB khususnya berjalan lancar, aman dan sesuai prosedur.," tambahnya. Mastur juga menjelaskan proses Coklit merupakan bagian penting dari tahapan Pilkada yang menjadi tugas pantarlih. "Coklit yang dimulai tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024 Secara umum proses coklit yang tengah berlangsung saat ini berjalan dengan baik”. “Sekarang hari kedua sudah berjalan bagus, Kendati demikian, pihaknya tidak menafikan adanya sejumlah kendala di lapangan”, ungkap Mastur "Ya tentu saja di lapangan ada saja temuan - temuan, kadang-kadang pemilih disitu tapi dokumen kependudukannya tidak disitu. Atau ada di DP4 tetapi dokumen kependudukannya tidak menunjukkan disitu” Tetapi di PKPU sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh petugas Pantarlih karena sudah di bimtek. Mereka tau apa yang harus dilakukan guna memastikan hak konstitusi warga itu dijamin" terang Mastur


Selengkapnya
53

Opinion Leader Di Coklit, KPU NTB: Kami Harap Masyarakat Menerima Pantarlih Dengan Terbuka.

Opinion Leader Di Coklit, KPU NTB: Kami Harap Masyarakat Menerima Pantarlih Dengan Terbuka. Sejumlah tokoh masyarakat (opinion leader) di Cocokkan dan Diteliti (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada hari Pertama dimulai coklit tepatnya 24 Juni - 24 Juli 2024. Menurut Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, Coklit terhadap opinion leader ditujukan sebagai contoh bagi masyarakat agar terbuka pada saat petugas melakukan Coklit. "Kebijakan Coklit dengan memulai ke tokoh masyarakat diharapkan mempengaruhi masyarakat agar terbuka ketika Pantarlih melakukan Coklit," ucap Khuwailid. Ia mengatakan, Pencoklitan terhadap tokoh masyarakat ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat NTB bahwa tahapan pemuktahiran data pemilih ini sudah dimulai. "Harapan kami kepada seluruh kelompok masyarakat ketika Pantarlih mendatangi rumahnya agar bisa diterima secara sukarela," kata Khuwailid. "Pantarlih ini merupakan petugas resmi yang ditunjuk untuk melakukan pemutakhiran," sambung dia. Ia menegaskan pihaknya memastikan bahwa Pantarlih akan melakukan pencoklitan secara menyeluruh. Dia pun mengaku bahwa pemberitahuan tentang Coklit kepada seluruh masyarakat sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. "Pemberitahuan melalui publikasi sudah dilakukan dari satu bulan lalu, harapannya agar masyarakat mengetahui tentang pemuktahiran ini dan tentunya bersedia untuk di Coklit," pungkas Khuwailid. Senada dengan Khuwailid, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya menambahkan bahwa petugas Pantarlih yang melaksanakan Coklit di Pilkada serentak 2024, berbeda dengan pelaksanan pemilu sebelumnya. Sebab, jika dulu mereka hanya dibekali Id Card, namun di Pilkada Serentak 2024, sesuai instruksi KPU RI, petugas Pantarlih dilengkapi Id Card, rompi, topi, alat kerja, formulir, stiker dan lainnya. "Pemberian atribut lengkap ini dalam rangka untuk memberi kepastian Pantarlih Pemilukada 2024 berbeda dan mereka khusus melakukan pendataan pemilih," kata dia "Jadi atribut lengkap agar masyarakat bisa membedakan mana Pantarlih resmi dan tidak, sehingga mereka bisa komplain jika ada yang datang tapi tanpa atribut resmi," sambung Mars Ansori.


Selengkapnya
39

14.885 Pantarlih se NTB dilantik, Hari Pertama KPU NTB Pantau Coklit Pemilih Marginal

14.885 Pantarlih se NTB dilantik, Hari Pertama KPU NTB Pantau Coklit Pemilih Marginal KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se NTB telah menetapkan dan melantik 14.885 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada Serentak 2024. Di hari pertama Pantarlih langsung melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap Pemilih di 8.362 TPS selama sebulan 24 Juni - 24 Juli 2024 mendatang. Salah salah satunya warga Ahmadiyah Ketua KPU NTB Muhamad Khuwailid mengatakan "Coklit hari ini dilakukan serentak di 10 kabupaten/kota di NTB pada Senin (24/6). Dirinya di sela-sela memantau pelaksanaan Coklit warga Ahmadiyah di Wisma Transito Majeluk, Kota Mataram menjelaskan bahwa jumlah warga Ahmadiyah di wisma transito sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah pemilih sebanyak 80-an lebih yang terdaftar di DPT Pilkada Serentak 2024 Dimana, warga Ahmadiyah masuk kategori pemilih marginal. "Jadi sasaran kami datang ke warga Ahmadiyah karena mereka tinggal di pengasingan yakni wisma Transito. Inilah sasaran kami untuk mendatangi mereka hari ini," kata dia. Lebih lanjut dikatakan Khuwailid, jumlah warga Ahmadiyah tersebar di tiga TPS lingkungan Pejanggik. Salah satunya, TPS 6 dengan jumlah pemilih sebanyak 567 orang. "Jadi, kami datang hari ini adalah untuk memastikan hak pilih warga Ahmadiyah tidak hilang di Pilkada Serentak NTB tahun ini. Makanya, kami datang melakukan coklit," tegas dia. Khuwailid mengaku bahwa Coklit hari ini adalah memokuskan pada tokoh masyarakat (opinion leader) hingga tokoh partai dan pemangku kepentingan. Serta, kelompok rentan dan marginal. "Untuk warga Ahmadiyah, mereka adalah warga negara Indonesia yang harus dijamin hak pilihnya. Dan kenapa TPS mereka enggak satu di lokasi pengungsian, hal ini agar mereka tidak terkesan ekslusif," ungkap dia Sementara itu, Ketua RT Wisma Transito Syahidin mengatakan pihaknya mendukung kegiatan Coklit yang dilakukan KPU pada hari ini. "Kegiatan seperti ini sangat bagus. Jadi warga tahu apa yang boleh dan tidak kita lakukan dalam pemilu. Utamanya, karena mereka sejak pemilu lalu terpencar di tiga TPS di dekat wisma Transito,” kata dia


Selengkapnya
30

Tindaklajuti Putusan MK, KPU NTB Supervisi Penghitungan Surat Suara Ulang di 83 TPS di Lombok Barat

Tindaklajuti Putusan MK, KPU NTB Supervisi Penghitungan Surat Suara Ulang di 83 TPS di Lombok Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan penghitungan Surat Suara ulang di 83 TPS di wilayah Kabupaten Lombok Barat untuk jenis pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. KPU Provinsi NTB melakukan supervisi secara ketat pelaksaan putusan MK tersebut selama dua hari mulai tanggal 19 – 20 Juni 2024. Pada hari pertama KPU NTB mensupervisi pelaksaan penghitungan surat suara ulang tingkat TPS khusus untuk surat suara sah Partai Keadilan Sejahtera dan Caleg Partai Keadilan Sejahtera. Pelaksanaan dimulai pada pukul delapan pagi hingga selesai dan ditayangkan secara live streaming Yotube KPU Kabupaten Lombok Barat. Kemudian dilanjutkan di hari kedua, pelaksaan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dalam hal ini selama pelaksanaan dua hari tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat dengan jajaran Sekretariat Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2024 dilaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara ulang Tingkat Kabupaten Lombok Barat. Adapun TPS yang dilaksanakan penghitungan surat suara ulang pasca putusan MK terdiri dari 15 TPS di Kecamatan Sekotong yaitu di desa Cendi Manik TPS 1,11,13,14,15,16,17,18,19, dan 20; di Desa Taman Baru TPS 2,3,7,8 dan 12. Selanjutnya 68 TPS di Kecamatan Lembar yaitu di Desa Lembar TPS 14, 15, dan 16; Desa Jembatan Kembar TPS 7; Desa Mereje TPS 1,2,4,5,9,10,11, dan 12; Desa Sekotong Timur TPS 1,4,5,6,8,8,9,10 dan 14; Desa Labuan Tereng TPS 5,7,8,9,11, dan 19; Desa Jembatan Gantung TPS 5,6,7, dan 11; Desa Lembar Selatan TPS 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,16,17,18,19, 21,25,27,28,29,30,31,32 dan 33; Desa Mereje Timur TPS 3,6,7, dan 10; Terakhir di Desa Jembatan Kembar Timur TPS 1,5,7,9,10,11,12,13,14, dan 15.


Selengkapnya