BeritaTerkini

Senin, 12 September 2022 07:00
23

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan: Pilih Pemimpin seperti memilih Suami

KPU Provinsi NTB laksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2024 Segmen Perempuan bertempat di kantor desa Lembah Sari, Senin (13/9). Dalam paparannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan "memilih Pemimpin itu ibarat memilih calon suami bagi perempuan, kita harus melihat rekam jejak, visi, misi dan programnya”. "Begitu cara mengetahui kriteria calon yang bagus. Pemilu untuk memilih pemimpin yang baik di legislatif maupun eksekutif, sambung Suhardi Sosialisasi ini sebagai bentuk apresiasi KPU Provinsi NTB dan KPU Lombok Barat kepada pemilih perempuan yang ada di desa lembah sari, karna tingkat partisipasi masyarakat di desa lembah sari cukup tinggi. “DPT di Desa Lembah sari berjumlah 2.020 orang dan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yakni 1.806 orang, artinya tingkat pertisipasi masyarakat di lembah sari cukup tinggi yakni 89,41 %” Suhardi berharap pada pemilu 2024 mendatang, angka partisipasi masyarakat yang dicapai pada pemilu tahun 2019 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Acara yang berlangsung di kantor desa Lembah Sari terlihat antusias mengikuti jalannya acara dilihat dari antusiasnya audiens untuk bertanya.

Selengkapnya
Senin, 12 September 2022 07:00

Bimtek Manajemen Risiko, KPU NTB Lakukan Review Register Risiko

Pada pelaksanaan agenda terakhir Bimbingan Teknis Manajemen Risiko (Bimtek MR) KPU Provinsi NTB bersama Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB melakukan Review Register Risiko Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi NTB, Senin (12/9). Ketua Tim Bimtek MR Katuk Laksono Hariadi mengingatkan bahwa hasil review register yang dilaksanakan pada hari ini harus disahkan oleh masing-masing Kepala Bagian di lingkungan KPU Provinsi Hal tersebut untuk menunjukkan setiap Sub Bagian dan Bagian telah terlibat dalam penyusunan Register Risiko Akuntabilitas Keuangan di KPU Provinsi NTB. "Lakukan review terhadap register risiko kemudian disahkan oleh masing-masing kepala bagian. Hal ini bertujuan agar bapak/ibu memiliki dokumen bukti bahwa telah terlibat mengusulkan risiko dari masing-masing sub bagian”, papar Katuk Hadir mendampingi Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB Kasubbag. Keuangan KPU Provinsi NTB Roisatul Amini. "Kami berterimahkasih kepada BPKP yang telah mendampingi kami selama beberapa hari ini, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada, kekurangan pemahaman, ataupun kekurangan kami dalam menyusun register risiko" ungkap Roisatul Selanjutnya kegiatan BIMTEK MR juga akan dilaksanakan di dua KPU Kabupaten/Kota wilayah Nusa Tenggara Barat yakni di KPU Kabupaten Lombok Utara 13 sd 15 September 2022 dan KPU Kabupaten Sumbawa 12 sd 15 September 2022.

Selengkapnya
Minggu, 11 September 2022 07:00
24

KPU NTB Laksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Vermin Verpol

KPU Provinsi NTB melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilu 2024 Minggu (11/9). Rapat pleno dihadiri oleh seluruh komisioner dan jajaran Struktural KPU Provinsi NTB berlangsung secara internal melalui Zoom Meeting Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi NTB menghimpun persoalan-persoalan yang timbul dalam verifikasi administrasi oleh KPU kabupaten/kota selama masa verifikasi administrasi dengan merinci jumlah keanggotaan yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat. KPU Provinsi NTB menghimpun seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilaksanakan KPU kabupaten/kota dari tanggal 16 Agustus - 9 September 2022. Seluruh penyampaian hasil verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan secara Online melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KPU Provinsi NTB ke KPU RI pada tanggal 11 September 2022, sebagaimana keputusan KPU nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga Pedoman Teknis dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu Partai Politik nantinya akan melaksanakan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan dari tanggal 15 - 28 September 2022, yang kemudian KPU kabupaten/Kota melaksanakan vermin perbaikan di tanggal 29 September - 12 Oktober 2022.

Selengkapnya
Jumat, 09 September 2022 07:00
26

KPU NTB Serahkan Rancangan Anggaran Pilkada NTB Tahun 2024 Ke Pemprov NTB

KPU Provinsi NTB menyerahkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2024. RAB tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah di pendopo, Kamis (8/9) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang di ajukan sebesar 337 Miliar. Dalam pengajuan akan dibahas bersama dengan TAPD. Wakil Gubernur NTB berharap anggaran ini dalam pelaksanaannya aman dan lancar. Dalam kesempatan tersebut Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya mengatakan, konsep anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 telah rampung. KPU NTB menyerahkan pembahasan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Diketahui, Anggaran tersebut meningkat dari anggaran Pilkada 2018 sebesar Rp220 Miliar. Pada Pilgub 2018 kita mengajukan Rp220-an miliar, realisasinya Rp188 miliar. " "Kemudian setelah sharing dengan 3 Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan pilkada menjadi 167 miliar," pungkas Ansori. "Angkanya kalau dilihat dari rancangan yang ada cukup fantastis jika dibandingkan yang dulu, sebab saat ini situasinya berbeda. KPU Provinsi NTB dalam menyusun anggaran untuk Pilkada 2024 berdasar keputusan KPU no 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. "Masih ada ada anggara untuk Alat Pelindung Diri (APD), tes covid dan vitamin penyelenggara. Saat ini aturan itu belum dianulir." "Nanti jika pemerintah membuat aturan bahwa Pilkada 2024 dilaksanakan tidak seperti masa pandemi, maka dana-dana yang berkaitan dengan hal itu bisa dipangkas," ujar Mars Yang kedua, pengajuan anggaran tersebut relatif besar karena terdapat penambahan jumlah TPS. Pada Pilkada 2018, total jumlah TPS yang digunakan yakni sebanyak 8336 TPS. Sementara untuk Pilkada 2024, direncanakan sebanyak 8787 TPS. Selanjutnya, pada Pilkada 2024 mendatang, honor untuk badan adhoc juga akan ditambah. Hal ini merujuk kepada SK Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022. Besarannya sudah diatur yang berlaku untuk pemilu dan pilkada. Ada semangat dari pemerintah supaya badan adhoc jangan sampai sakit. Tapi ini nanti menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. "Anggaran untuk Pilkada NTB 2024 ini masih dapat berkurang tergantung kesepakatan sharing (urunan) bersama 10 Kabupaten/Kota yang juga akan melaksanakan pilkada", pungkas Mars

Selengkapnya
Kamis, 08 September 2022 07:00
24

Sosialisasi Juknis Anggaran: Pengelolaan keuangan anggaran harus berbasis tahapan

#TemanPemilih Provinsi Nusa Tenggara Barat Kamis (8/9) mengadakan kegiatan sosialisasi juknis anggaran dan pengelolaan keuangan kepada KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya Suhardi Soud mengatakan anggaran yang didapat berbasis tahapan sehingga harus didukung secara penuh oleh semua pihak. "Pengelolaan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik agar tidak ada praktik-praktik di luar aturan yang semestinya" papar Suhardi Pentingnya konsolidasi dalam organisasi KPU antara komisioner dan sekretaris beserta jajarannya agar anggaran yang ada dapat digunakan dan dioptimalkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada penyimpangan yang muncul, sambungnya Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pelaksanaan juknis anggaran dan pengelolaan keuangan serta menjadi pedoman atau acuan tentang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan KPU sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengundang pihak dari KPPN Mataram Bagus Soekarno Putra dan KPU Republik Indonesia Diah Martiningsih sebagai narasumber Turut hadir dalam kegiatan ini ketua KPU provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU kabupaten/kota Nusa Tenggara Barat dan jajaran sekretariat.

Selengkapnya
Kamis, 08 September 2022 07:00
29

KPU NTB Teropong Potensi Resiko Akuntabilitas Keuangan

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Brainstorming Manajemen Risiko dan tindak lanjut hasil MoU BPKP dan KPU di tingkat pusat sebagai komitmen bersama dalam mitigasi dan mengelola risiko instansi pemerintah, khususnya risiko terkait Akuntabilitas Keuangan, KPU Provinsi NTB mengadakan Bimtek Manajemen Risiko Lanjutan, Kamis (9/9) Plh.Sekretaris KPU Provinsi NTB Lalu Nizamudin berpesan agar kesempatan ini hendaknya dijadikan ruang dalam meneropong potensi risiko yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan tugas fungsi KPU Provinsi NTB “Yang namanya risiko potensi untuk terjadi itu pasti ada, berapa persenpun kemungkinannya. Kita berharap dikesempatan ini kita bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang ada pada setiap sub bagian”, ungkap Nizam Sementara itu Ketua Tim Bimtek Menagement Risiko Katuk Laksono Hariadi mengatakan, “hari ini kami akan memandu dalam memahami identifikasi risiko yang sudah kami susun dalam butir-butir risiko" "Form kami yang kami sediakan terkoneksi dengan Bank Data Risiko yang telah dihimpun oleh BPKP Pusat dan KPU RI”, ungkap Katuk Lebih lanjut Katuk menyampaikan “untuk hari Sabtu dan Minggu kami memberikan kesempatan bagi teman-teman mengidentifikasi risiko secara mandiri. Di hari senin tanggal 12 september, kita akan membahas bersama hasil identifikasi risiko yang Telah disusun”. “Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di dua Satker KPU Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tahap awal. Yakni di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa. Pemillihan locus di dua Kabupaten tersebut merupakan hasil koordinasi antara KPU Provinsi NTB dan Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

Selengkapnya