BeritaTerkini

Senin, 19 September 2022 07:00
26

KPU NTB instruksikan KPU Kabupaten/kota Optimalisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022

KPU Provinsi NTB melaksanakan Sinkronisasi Rencana Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Senin (19/9) di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima. Dalam Rapat koordinasi tersebut diminta kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU kabupaten/kota se NTB agar segera mengoptimalisasi penyerapan anggaran disisa Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 Dalam sambutannya Suhardi Soud menegaskan sinkronisasi anggaran ini perlu dilakukan untuk menghindari simpangan yang berpotensi tidak samanya pemahaman kita dalam implementasi tahapan, maka perencanaan kita dalam koordinasi tingkat wilayah harus disamakan. "Memahami setiap regulasi masing-masing tahapan menjadi basis perencanaan anggaran untuk memitigasi setiap potensi masalah untuk sama-sama melakukan sinergitas" sambungnya. Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menegaskan kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk selalu memutakhirkan data SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada setiap revisi anggaran "Update realisasi anggaran secara berkala pada Aplikasi SISWAS P3DN serta dapat memaksimalkan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing agar lebih simpel dan transparan" sambung Mars Terakhir dirinya meminta kepada sekretaris KPU Kabupaten/kota agar meningkatkan soliditas internal dengan sungguh-sungguh, tutup Mars Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik/Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota se-NTB.

Selengkapnya
Kamis, 15 September 2022 07:00
24

KPU NTB Terima Silaturahmi Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB.

KPU Provinsi NTB menerima audiensi sekaligus silaturahmi Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB. Anggota Fraksi yang hadir yaitu Sudirsah Sujanto, Nauvar Furqony Fafinduan, Lalu Wirajaya, Lalu Sudiartawan, H. Haerul Warisin, dan H. Abdul Talib Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB menyampaikan maksud dan tujuan silaturahmi adalah menindaklanjuti diskusi dengan DPP Partai Gerindra terkait Penataan Dapil Provinsi. Menerima Silaturahmi tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli menyambut baik diskusi ringan seperti ini. "KPU Provinsi NTB terbuka dengan seluruh partai politik untuk ngobrol kesiapan tahapan teknis Pemilu 2024", ungkapnya "Mengenai penataan Dapil, ada beberapa ketentuan dalam pemecahannya, selain dipengaruhi aspek filosofis, prinsip administratifnya juga mempengaruhi Seperti faktor Ideologis dan etnis, sambung Yan "Ada hal yang tidak dapat kesampingkan dalam pembentukan dapil yaitu tergantung dari jumlah penduduk yang diserahkan Kemendagri (DAK2) berbasis kecamatan. Jumlah penduduk melebihi jumlah batas maksimal maka harus dipecah atau jika tidak melebihi maka tidak mungkin dapil tersebut dipecah. "Jika Dapil tersebut lebih Satu orang saja jumlah penduduknya maka, dapil harus dipecah" pungkas Yan Sementara itu Ketua Fraksi Partai Gerindra, Sudirsah Sujanto mengatakan penataan Dapil Provinsi sangat memungkinkan kita bahas pada saat ini "kami melihat tidak optimal pada kabupaten - kabupaten yang lebih dari 12 kursi, Dari segi cost politik maupun pembangunan daerah sangat tidak menguntungkan", ungkap Sujanto "Dirinya berharap aspirasi dari partai politik mengenai penataan Dapil dapat di tampung untuk di usulkan dalam pembahasan Dapil pada DOB Provinsi Papua, pungkasnya Selain Diskusi terkait Penataan Dapil, Fraksi Partai Gerindra juga menanyakan hal-hal seputar Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD

Selengkapnya
Kamis, 15 September 2022 07:00
25

KPU NTB hadiri Rakornas Parmas, KPU RI minta KPU se Indonesia susun strategi Partisipasi Masyarakat

KPU Provinsi NTB hadir pada acara Rapat koordinasi Nasional partisipasi masyarakat di Manado, (15/9). Dalam arahannya Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari meminta seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota se Indonesia untuk menyusun Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Angka Partisipasi tinggi sejalan dengan Pemilu sebagai ajang menumbuhkembangkan demokrasi di Indonesia. “Harus dicari tahu mengapa suara tidak sah tinggi, agar kita kerja tidak asal-asalan, strateginya harus tepat sasaran, harus semuanya berbasis data", ungkap Hasyim Ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut, pertama profil calon peserta pemilu dan issue yang dibawa oleh peserta pemilu itu sendiri. Kalau sudah tinggi bagaimana cara mempertahankannya, dan yang rendah segera ditingkatkan angka parmasnya, sambungnya Tentu ini adalah tugas KPU, bagaimana menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada masyarakat, dengan harapan partai politik dan Pemilih nyambung, serta Pemilih menjadi tertarik untuk memilih "Saya berharap sepulang dari rakor-rakor strategis kelembagaan seperti ini harus di transfer knowladge ke rekan-rekan di masing masing-daerah yang tidak hadir", harap Hasyim Pada rakornas tersebut diberikan penghargaan kepada KPU Provinsi NTB sebagai KPU Provinsi terbaik II Bakohumas se Indonesia.

Selengkapnya
Senin, 12 September 2022 07:00
30

Bimtek Manajemen Risiko, KPU NTB Lakukan Review Register Risiko

Pada pelaksanaan agenda terakhir Bimbingan Teknis Manajemen Risiko (Bimtek MR) KPU Provinsi NTB bersama Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB melakukan Review Register Risiko Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi NTB, Senin (12/9). Ketua Tim Bimtek MR Katuk Laksono Hariadi mengingatkan bahwa hasil review register yang dilaksanakan pada hari ini harus disahkan oleh masing-masing Kepala Bagian di lingkungan KPU Provinsi Hal tersebut untuk menunjukkan setiap Sub Bagian dan Bagian telah terlibat dalam penyusunan Register Risiko Akuntabilitas Keuangan di KPU Provinsi NTB. "Lakukan review terhadap register risiko kemudian disahkan oleh masing-masing kepala bagian. Hal ini bertujuan agar bapak/ibu memiliki dokumen bukti bahwa telah terlibat mengusulkan risiko dari masing-masing sub bagian”, papar Katuk Hadir mendampingi Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB Kasubbag. Keuangan KPU Provinsi NTB Roisatul Amini. "Kami berterimahkasih kepada BPKP yang telah mendampingi kami selama beberapa hari ini, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada, kekurangan pemahaman, ataupun kekurangan kami dalam menyusun register risiko" ungkap Roisatul Selanjutnya kegiatan BIMTEK MR juga akan dilaksanakan di dua KPU Kabupaten/Kota wilayah Nusa Tenggara Barat yakni di KPU Kabupaten Lombok Utara 13 sd 15 September 2022 dan KPU Kabupaten Sumbawa 12 sd 15 September 2022.

Selengkapnya
Senin, 12 September 2022 07:00
27

KPU Lakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Disabilitas

KPU Provinsi NTB lakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Disabilitas, Senin (12/9) di wilayah Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Sosialisasi dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus hilman dan ketua berserta anggota KPU kabupaten Lombok timur. Acara sosialisasi berlangsung menarik dengan peserta perwakilan pemilih Disabilitas yang tersebar di kabupaten Lombok timur. Dalam paparannya Agus Hilman berharap Pemilih difabel ikut serta dalam menyukseskan penyelenggara Pemilu 2024 "Kami sangat berharap kelompok difabel tidak hanya jadi objek pemilih saja namun dapat menjadi badan penyelenggara Adhoc", ungkap hilman "Dengan menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, desa atau TPS, pemilih difabel dapat ikut andil berpihak menyukseskan pemilu yang aksisible" "Misal dengan dalam pembuatan TPS, bagaimana penyandang disabilitas lah yang mengetahui dan merasakan TPS yang ramah pemilih Disabilitas" ungkap Hilman Selain yang hadir peserta dan KPU kabupaten Lombok timur, Acara sosialisasi ini dihadiri juga oleh kepala Desa Jenggik dan Sekretaris Camat Terara Pemerintah kecamatan Terara dan Pemerintah desa Jenggik sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB. Diharapkan kegiatan semacam ini di intensifkan.

Selengkapnya
Senin, 12 September 2022 07:00
26

Sasar Pemilih Pemula Daerah Pesisir, KPU NTB Lakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang, KPU Provinsi NTB menyasar Pemilih Pemula Daerah Pesisir Pantai di Lombok Utara dengan mengadakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Desa Sigar Penjalin, Lombok Utara, Senin (12/9) Hadir pada acara sosialisasi adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati dan Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi H. Syamsuddin Zuriati menjelaskan terkait pentingnya Pemilih Pemula turut serta dalam Pemilu, apalagi persentase jumlah Pemilih Pemula sangatlah dominan, ungkap Zuriati Sementara itu H. Syamsuddin lebih menyoroti terkait lindungi hak pilih. Ia meminta kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengecek sedini mungkin apakah telah terdaftar di dalam data pemilih. "Setiap pemilih dapat mengecek langsung melalui aplikasi Lindungihakmu yang ada di google play store" ungkap H Syam Menemani KPU Provinsi NTB, ketua dan anggota KPU kabupaten Lombok Utara yang hadir pada acara sosialisasi tersebut, mengapresiasi dan berterima kasih wilayah kabupaten Lombok menjadi tempat sosialisasi pendidikan pemilih pemula dari KPU Provinsi NTB "Kami berharap seluruh peserta mengikuti seluruh pendidikan pemilih yang di share di paltform media sosial, karena anak muda atau pemilih pemula hampir setiap saat membuka medsos. Pendidikan pemilih tak hanya melalui tatap muka saja", ujar Rasdi Pion anggota KPU Lombok Utara

Selengkapnya