BeritaTerkini

Sabtu, 13 Agustus 2022 07:00
26

KPU NTB Gelar Rakor Persiapan Verpol 2024

KPU Provinsi NTB kumpulkan KPU kabupaten kota se NTB dalam acara Rapat koordinasi Persiapan Verifikasi Partai Politik (Verpol) Pemilu 2024. Acara yang dilaksanakan, Sabtu (13/8) ini dihadiri seluruh Ketua, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, kasubbag Teknis Humas, dan operator SIPOL KPU se NTB. Dalam acara tersebut hadir Anggota KPU Republik Indonesia Idham Holik, secara daring. Dirinya menyampaikan bahwa Pendaftaran Partai Politik merupakan cara memanaskan mesin partai politik. "Saat ini Partai Politik banyak yang mengapresiasi SIPOL KPU lebih baik dari Pemilu 2019 yang lalu, sehingga meningkatkan publik trust ke KPU. Ini tentu modal sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat", ungkap Idham Ia berharap dengan Rakor ini KPU Provinsi NTB mematangkan metode verifikasi administrasi ke seluruh satker KPU di NTB. "Jangan sampai hanya untuk menggugurkan kewajiban bimtek berjenjang saja" imbuh idham Terakhir ia mengapresiasi inovasi KPU Provinsi NTB dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu 2024. Membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat melalui media sosial. "Saya amati media sosial KPU Provinsi NTB sangat kreatif dan inovatif. Saya berharap KPU kabupaten kota se NTB untuk mengikuti langkah KPU Provinsi NTB ini dan menjadi sumber inspirasi", sambungnya Sementara itu dalam pembukaannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan KPU kabupaten kota se NTB perlu menghitung jumlah SDM, sarana dan prasarana teknologi informasi dalam penerapan SIPOL. Selain itu dirinya meminta KPU Kabupaten kota mengkonsolidasi organisasi setiap SDM kita diperkuat. Semua Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan staf harus paham Verpol "Jangan sampai tidak mengerti SIPOL atau bahkan tidak paham tahapan Verpol" tegasnya. Sementara itu terkait sengketa hukum, kalau merujuk juknis, ada Potensi sengketa proses ke KPU nantinya. Hal ini harus di minimalisir, bila perlu nol sengketa, tutup Suhardi Rakor dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber anggota KPU Provinsi NTB dan simulasi SIPOL oleh masing-masing operator KPU kabupaten kota

Selengkapnya
Rabu, 10 Agustus 2022 07:00
23

KPU NTB Diusulkan sebagai KPU Provinsi Sertifikasi ISO-2022

KPU Provinsi NTB ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai salah satu Satker Povinsi percontohan dalam pengelolaan SDM sebagai upaya menuju Sertifikasi ISO-2021 Hal ini disampaikan Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya kepada Sekretaris dan Kasubbag SDM Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-NTB, Rabu (10/8) Dirinya menyampaikan hasil zoom meeting dengan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Beberapa hal disampaikan diantaranya pendelegasian kepada Sekretaris Provinsi secara langsung untuk melakukan pendataan PPNPN yang akan diikutsertakan seleksi PPPK. Nantinya Sekretaris KPU Kab/Kota menyiapkan dua file dimana File pertama dilakukan pendataan PPNPN tanpa terkecuali sesuai dengan format. File kedua, PPNPN yang tidak memenuhi syarat Persyaratan. Pendataan ini juga sekaligus untuk melakukan penataan administrasi kepegawaian, ujar Mars Ia juga menyampaikan bahwa Biro SDM Setjen KPU RI meminta agar selama tahapan, Komisioner KPU Kab/Kota yang mengikuti kuliah agar mengajukan cuti kuliah sementara sampai menunggu regulasi baru terkait cuti komisioner. Terkait administrasi pensiun, untuk pegawai yang akan pensiun tahun depan diminta kepada sekretaris KPU Kab/Kota mendeteksi PNS yang akan pensiun dan segera diajukan. Selain itu juga ia meminta sekretaris KPU Kabupaten kota untuk segera mengajukan nama PNS yang sudah waktunya naik pangkat. Berkas diterima oleh KPU RI maksimal akhir Agustus 2022. Dalam pengurusan administrasi kepegawaian, diinstruksikan oleh KPU RI untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun, sambungnya KPU RI saat ini sedang melakukan drafting regulasi untuk proses alih status di luar KPU, memberikan peluang bagi PNS selain KPU untuk menjadi PNS Organik. Sekretaris KPU Provinsi mempersilahkan untuk masing2 Sekretaris KPU Kab/Kota menyampaikan daftar masalah kepegawaian pada masing-masing satkernya, supaya dapat segera ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi ke KPU RI

Selengkapnya
Rabu, 10 Agustus 2022 07:00
23

Antusias, Ribuan Siswa MAN 2 Mataram Padati Sosialisasi Pemilu 2024.

#TemanPemilih, KPU Provinsi NTB laksanakan sosialisasi tahapan Pemilu 2024 segmen Pemilih Pemula di MAN 2 Mataram. Sejumlah 1400 siswa beserta guru antusias hadiri sosialisasi Tahapan Pemilu 2024, Sabtu (14/8) Kegiatan sosialisasi ini dirangkaikan dengan Pemilihan Presiden ORSIMA MAN 2 Mataram. Sebanyak 3 pasangan calon berkompetisi merebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sambutannya Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengapresiasi langkah yang dilaksanakan oleh Presiden ORSIMA sebelumnya. "MAN 2 Mataram telah melaksanakan tahapan Pemilihan Presiden ORSIMA (Organisasi Siswa Intra Madrasah) selayaknya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Republik ini." "Ada masa pendaftarannya, penetapan pasangan calon, penarikan nomor urut, Masa kampanye seperti Debat Publik, hingga tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara, ini sangat keren, Luar biasa", ujar Hilman. Dirinya juga menyampaikan bahwa adik adik siswa MAN 2 Mataram dapat ikut terlibat dalam tahapan Pemilu 2024 ini. "Saat ini tahapan pendaftaran Partai Politik, adik-adik silahkan mengecek secara mandiri apakah terdaftar sebagai anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024" "Jangan sampai terdaftar, karena kalau belum 17 tahun tidak boleh. Jika terdaftar silahkan adukan jika terdaftar di website infopemilu.kpu.go.id" "Para Guru MAN 2 Mataram juga dapat mengecek, karena guru termasuk ASN maka tidak boleh terdaftar sebagai anggota parpol", pungkas Hilman Pada kesempatan tersebut hadir pula komisioner KPU kota Mataram, Sopan Sopian Hadi. Dirinya menyampaikan sosialisasi pemutakhiran data pemilih. Ia meminta kepada seluruh siswa bagi yang sudah berumur 17 tahun, silahkan sampaikan data dirinya untuk kami masukkan ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU kota Mataram.

Selengkapnya
Selasa, 09 Agustus 2022 07:00
29

Upaya Tingkatkan Angka Parmas, KPU NTB Sasar Pemilih Pemula dan Perempuan Desa Barabali

Guna meningkatkan angka Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi NTB sasar Pemilih Pemula dan Perempuan Desa Barabali Guna menyukseskan Pemilu 2024. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pun dilaksanakan di Desa ini, Selasa (9/8) Dalam fasilitasinya Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengatakan kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Angka partisipasi masyarakat khususnya di Desa Barabali. "Pada Pemilu 2019 yang lalu angka Parmas di Barabali sangat rendah sehingga Desa Barabali di tahun 2021 yang lalu kami jadikan sebagai Pilot Project dibentuknya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), dengan harapan angka Parmas meningkat" imbuh Hilman Selain itu dirinya berharap setelah terbentuk DP3, para kader 25 orang ini berkontribusi pada Pemilu 2024 dengan menjadi calon penyelenggara badan adhoc. "Para Kader kan sudah menerima pembekalan hingga tiga kali, saya berharap ada yg menjadi penyelenggara adhoc. Ia menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang besaran honorarium penyelenggaraa adhoc meningkatkan di seluruh tingkatan mulai dari KPPS, PPS, dan PPK. "Jadi siapa saja yang ada niat untuk menjadi calon penyelenggara diharapkan tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik", ungkap Hilman "Cek Nomor Induk Kependudukan apakah terdaftar di dalam SIPOL Partai Politik melalui link infopemilu.kpu.go.id, jangan sampai terdaftar jika ingin jadi badan adhoc" sambungnya Terakhir, Ia meminta kepada seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi ini dengan baik, ungkapan persoalan-persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019 yang lalu. Hal ini penting untuk evaluasi guna perbaikan Pemilu 2024.

Selengkapnya
Jumat, 05 Agustus 2022 07:00
22

KPU NTB Laksanakan Pelatihan SKP dan Laporan Harian Online

KPU Provinsi NTB laksanakan pelatihan penyusunan SKP dan Laporan Harian Online untuk seluruh PNS di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota se NTB, Jumat (5/8) Sebelum Pelatihan Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya berpesan kepada operator SIRUP, dalam menyusun SIRUP agar terus koordinasi secara intens, karena hingga malam tadi masih 14 persen, imbuhnya Dirinya mengapresiasi KPU kabupaten/kota yang komit menuntas pengisian SIRUP hingga mencapai 100% hingga larut malam. Selain itu, ia mengapresiasi KPU Kab/Kota yang sudah membentuk helpdesk di masing masing Satker. "Untuk helpdesk ini harus ada bimtek internal dan simulasi pemberian layanan helpdesk. Tolong ini juga dibuat piket hariannya" tegas Mars Lebih lanjut, dirinya secara khusus mengingat terkait laporan kinerja harian, bagi PNS. Menurutnya laporan ini telah tertuang dalam laporan Tukin. "Saya mendorong pembuatan laporan kinerja harian per masing-masing orang adalah kewajiban setiap pegawai". "Karena ini kewajiban, mustinya kalau tidak membuat laporan kinerja harian, tukin kita tidak dibayarkan. Oleh karenanya Tidak alasan tidak menaikkan tukin kalau kita tertib administrasi", harapnya Terakhir ia mewanti-wanti agar setiap pegawai juga membuat laporan harian online. "Kita sekarang mencoba menguji publik Sistem yang telah KPU Provinsi NTB kembangkan, apakah dapat di implementasikan ke seluruh satker." Nantinya setiap pegawai baik PNS, PPNPN maupun Komisioner KPU dapat mengakses sistem ini. "Tentu sistem ini diharapkan memudahkan kita dalam mengukur kinerja harian secara online" tutupnya Selanjutnya Pelantihan pengisian SKP dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kasubbag SDM dan operator SKP. Kemudian dilanjutkan dengan uji publik sistem laporan hari oleh Tim Datin KPU Provinsi NTB.

Selengkapnya
Kamis, 04 Agustus 2022 07:00
44

KPU NTB Raih Peringkat Kedua Laporan Keuangan TA.2021

#TemanPemilih KPU Provinsi NTB kembali meraih Piagam Penghargaan sebagai UAPPA-W Terbaik Kedua Dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan TA.2021 lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB. Adapun korwil penerima piagam penghargaan pertama Bidkeu Polda NTB, kedua KPU Provinsi NTB, ketiga Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, keempat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB dan kelima Pengadilan Tinggi Agama Mataram Piagam penghargaan ini diberikan lansung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Sudarmanto, saat pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Sharing Session LKKL dengan tema Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan KL Dengan SAKTI, di Aula Tambora Kanwil DJPb Provinsi NTB (Kamis, 4/8). Kegiatan bimtek ini dibuka oleh Bapak Rabindrha Aldy selaku Plt.Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam sambutannya dijelaskan sesuai PMK 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, bahwa implementasi SAKTI pada kelompok modul pelaporan diawali dengan proses migrasi data saldo awal yang dilakukan secara interkoneksi antara Aplikasi e-Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan langkah di setiap level akuntansi serta memahami penerapan SAKTI dan MonSAKTI dalam menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas, dengan ketentuan dan kesesuaian Kertas Kerja Telaah LK yang mengacu pada PMK 222/PMK.05/2016. Aldy, menambahkan berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, masih terdapat 4 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat opini WDP, harapannya LKKL 2022 seluruh K/L akan 100% WTP. Kegiatan dilanjutkan dengan pre-test yang diikuti oleh seluruh peserta, dan paparan materi tentang Strategi Peningkatan Kualitas LKKL Dengan Sakti disampaikan oleh Bapak Nur Abdul Haris selaku Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan Bendahara Umum Negara, Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara.  

Selengkapnya