BeritaTerkini

95

Doa Bersama Untuk Kelancaran Tahapan Pemilu 2024

KPU Provinsi NTB adakan doa bersama yang dihajatkan untuk kelancaran Tahapan Pemilu 2024. Acara yang dirangkaikan dengan dengan pembagian Zakat Infaq Sodaqoh kepada Anak Yatim-piatu di wilayah kota Mataram, Senin (22/8) Kegiatan doa bersama berlangsung khidmat dipimpin oleh Ust zamzuri Akbar Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud berharap kerja KPU Provinsi NTB harus menyentuh dimensi spiritual juga "Tahapan Pemilu inikan kerja yang Rasional kalkulatif, harus diimbangi dengan dimensi spritual" tegasnya "Semoga dengan doa para anak-anak yatim-piatu dapat membawa keselamatan dan keberkahan untuk kita semua gunq menyukseskan Tahapan Pemilu 2024", tutupnya


Selengkapnya
40

KPU NTB ajak KPU Kab/kota Brainstorming SPIP

KPU NTB ajak KPU Kab/kota Brainstorming SPIP terintegrasi sekaligus memetakan resikonya. Acara yang dihadiri oleh KPU kabupaten kota se NTB beserta jajaran sekretariat dan kasubbag menghadirkan narasumber dari Kepala BPKP Provinsi NTB, Ilham Nurhidayat Dalam pengarahannya sekaligus membuka Acara Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyampaikan Bahwa Organisasi yg baik adalah yang Mampu mengelola resiko dengan baik. "Ketika kita memutuskan keputusan yg stategik perlu penguatan internal kelembagaan KPU " "Setiap keputusan mempunyai resikonya. kita harus mengetahui kelebihan kita" tegas Suhardi Menurutnya, KPU mengambil keputusan dengan koleksi kolegial, keuntungannya kita bisa saling mengoreksi setiap pandangannya dengan pengambilan keputusan terakhir dengan musyawarah untuk mufakat, papar Suhardi terakhir dirinya berharap agar SPIP harus terintegrasi dengan akuntabilitas dan transparansi serta kualitas pelaporannya. Sementara itu Kepala BPKP Provinsi NTB Ilham Nurhidayat menyatakan bahwa Perlu ada perencanaan yang baik, mengetahui tujuannya serta bagaimana mitigasinya. Perlu mengetahui aturan mainnya juga. "Setiap lembaga publik berkewajiban meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara", tegas Ilham. Menurutnya, aset itu penyakit cuman dua, pertama barangnya ada namun Pencatatannya tidak ada. Kedua pencatatannya ada namun barangnya tidak ada", paparnya "Ia berharap agar sebuah lembaga harus memiliki tujuan, harus making deliver", tutup Ilham Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengutamakan bahwa Kegiatan ini merupakan kegiatan pendahuluan, seiring dengan rencana BPKP utk melakukan Bimtek dan penyusunan Manajemen Resiko di 3 Satker KPU se NTB "Kami mengusulkan 3 Satker yaitu: KPU Provinsi, Satu satker KPU Kab/kota di Pulau Lombok, dan Satu satker KPU Kab/kota di Pulau Sumbawa", tegas Mars


Selengkapnya
62

Kaji Rancangan PKPU Mutarlih: Data Pemilih harus Akomodir Hak Pilih Seluruh Rakyat

KPU NTB hadiri Kajian Internal Rancangan PKPU Pemutakhiran Data Pemilih. Diharapkan dengan kajian ini untuk mengakomodasi hak pilih seluruh rakyat Indonesia pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Acara Pengkajian Rancangan PKPU ini dilaksanakan Selasa (16/8) dilaksanakan secara daring bersama Tim Pakar KPU RI dan seluruh Divisi Data dan Informasi pada KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos menyebutkan kajian ini penting dilakukan sebelum PKPU disahkan agar dapat mengakomodir pemilih pada lokasi/wilayah khusus Selain itu untuk mencari solusi bagi beberapa potensi permasalahan yang biasanya timbul saat tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 nanti berlangsung.


Selengkapnya
92

Dukung Suksesnya Pemilu 2024, Sekjen KPU RI Lantik 65 Pejabat Fungsional dan Pejabat Administrasi

#TemanPemilih, sebanyak 65 Pejabat Fungsional dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno secara luring dan daring, Selasa (16/08). Lingkup KPU Provinsi NTB untuk kekosongan jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Bima saat ini telah dilantik Ilham, S.Sos serta Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB saat ini resmi dijabat Nininng Wahyuni, SE. Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Darmawan berpesan kepada semua pejabat yang dilantik, khususnya pejabat di Satuan Kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera melaporkan diri kepada Ketua dan Anggota KPU, cepat melakukan konsolidasi dan bekerja dengan baik agar dapat menyukseskan serta mendukung tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud secara khusus berpesan kepada Pejabat yang dilanjit untuk Bekerja secara penuh tanggungjawab, Profesional, Berintegritas serta menjaga kesolidan satuan kerja. “menyongsong Tahun 2024 merupakan tahun yang membutuhkan sumbangsih tenaga dan pikiran dari teman-teman KPU agar Pemilu dan Pemilihan Serentak dapat berjalan sukses, untuk itu jaga kesolidan antar tim ditiap satker” tegas Suhardi. Turut hadir dalam pelantikan secara daring, Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan Sutrisno, Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Anggota KPU Provinsi NTB serta Sekretaris KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
45

Kolaborasi Stakeholder Pemilu Semarakkan Hari Kemerdekaan RI ke 77

KPU Provinsi NTB ajak Bawaslu dan Polda NTB kolaborasi stakeholder Pemilu untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke 77 Acara 17an yang dilaksanakan Senin (15/8) ini erat kaitannya untuk penguatan kelembagaan antar penyelenggara Pemilu guna menyukseskan Pemilu 2024. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa kolaborasi ini akan terus berjalan hingga terselenggaranya Pemilu 2024 dengan sukses dan lancar "Tidak boleh ada sekat sesama penyelenggara Pemilu dan kepolisian, tugas, tupoksi kita masing-masing boleh berbeda namun kalau berbicara lingkup Indonesia kita harus bersatu" tegas Suhardi Soud Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas Agus Hilman lebih menyampaikan tata cara pengecekan NIK ke dalam SIPOL secara mandiri Dirinya meminta seluruh penyelenggara Pemilu dan TNI Polri di Provinsi NTB tidak boleh terdaftar sebagai anggota Partai Politik Calon peserta Pemilu 2024. "Hal ini penting karena termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang tidak boleh menjadi anggota Parpol. Pegawai KPU dan Bawaslu tidak boleh terdaftar dalam SIPOL apalagi anggota Kepolisian", tegas Hilman Selanjutnya Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya membagikan santunan Zakat Infak Sodaqoh kepada beberapa anak yatim-piatu di wilayah kota Mataram yang didapatkan dari potongan Zakat penghasilan pegawai sekretariat KPU Provinsi NTB. Tampak kegembiraan diwajah anak-anak yatim piatu tersebut


Selengkapnya
40

Rayakan HUT RI ke 77, KPU NTB Adakan Lomba 17 Agustusan

Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 77, KPU Provinsi NTB adakan lomba Tujuh Belas Agustus di halaman kantor, Senin (15/8) Kemeriahan ini terasa sejak awal Agustus, semua sudut kantor KPU Provinsi NTB di hiasinya pernak pernik Merah Putih. Puncaknya seluruh karyawan dan karyawati di KPU Provinsi NTB mengikuti lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba pindah kelereng, dan lomba pindah tepung. Selain karyawan dan karyawati KPU Provinsi NTB, stakeholder pemilu lainnya yaitu Bawaslu Provinsi NTB, dan Polda NTB turut hadir menyemarakkan beberapa lomba. Tak pelak seluruh peserta tumpah ruah tanpa batasan sekat. Sebelumnya perlombaan KPU Provinsi NTB membagikan Zakat Infak Sodaqoh (ZIS) kepada anak yatim piatu dari beberapa yayasan di Kota Mataram. Tak hanya itu, KPU Provinsi NTB juga mensosialisasikan Tahapan Pemilu yang sedang berjalan yaitu Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Materi Sosialisasi disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas Agus hilman meminta suluruh peserta yang hadir untuk mengecek secara mandiri, apakah NIK setiap pegawai KPU dan Bawaslu serta Polda NTB terdaftar sebagai Anggota Partai Politik atau tidak.


Selengkapnya