BeritaTerkini

Minggu, 07 Juli 2024 07:00
31

PKPU Pencalonan Terbit, KPU NTB Konsolidasi Seluruh Anggota KPU Kab/Kota se NTB

PKPU Pencalonan Terbit, KPU NTB Konsolidasi Seluruh Anggota KPU Kab/Kota se NTB Sehubungan telah terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala daerah, KPU Provinsi NTB melakukan konsolidasi pemahaman di jajaran penyelenggara pemilu tingkat Kab/kota se NTB, Sabtu (6/7) di Mataram Menurut Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, konsolidasi ini sangatlah penting, jangan sampai ada penerapan dan pemahaman yang berbeda antara KPU Provinsi dan Kab/Kota atau antar KPU Kab/Kota lainnya. "Kegiatan ini sangat strategis bagi kita semua untuk konsolidasi pemahaman dan pengetahuan", terang Khuwailid Menurutnya, perlu dilakukan penyamaan materi sehingga ada penyatuan antara pelaksanaan pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati dan Walikota agar menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ia berharap penyampaian kepada publik atas ditetapkannya PKPU 8 Tahun 2024 sebagai dasar dilakukannya proses pencalonan, diperlukan penyebaran yang lebih masif, tegas Khuwailid "Setelah ditetapkannya PKPU 8 Tahun 2024, maka perlu mendesain pola dan strategi sosialisasi di seluruh kab/Kota", sambung Khuwailid Sementara itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman meminta KPU kab/kota menyatukan pemahaman bersama terkait pencalonan karena tahapan ini yg paling urgent, ujar Hilman Sementara itu Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB, Mastur meminta KPU Kab/Kota mencermati kondisi sosiopolitik di daerah masing-masing. "Petakan kerawanan yang akan terjadi di wilayah masing-masing, analisis dengan pendekatan secara spesifik", ujar Mastur Senada dengan Mastur, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi NTB, Halidy meminta KPU Kab/kota memitigasi persoalan. "Mari kita persiapkan diri untuk tahapan pencalonan ini", ungkap Halidy Dikesempatan yang sama juga, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya meminta seluruh jajaran sekretariat harus menyiapkan dokumen penetapan jumlah kursi dan suara sah parpol dalam persyaratan pencalonan pilkada "Hal itu menjadi dasar untuk melakukan pengumuman nantinya. Manajemen pengumumannya juga dilakukan secara baik", ujar Mars Ia berpesan agar melakukan koordinasi terkait pemeriksaan kesehatan bapaslon kepala daerah, dengan IDI, Rumah Sakit Daerah dan perkumpulan psikolog, tutup Mars Selanjutnya Ketua Divisi Teknis Zuriati, menjelaskan materi terkait Pencalonan keseluruhan peserta Rakor. Ia menginformasikan bahwa terkait pemeriksaan kesehatan bapaslon, saat ini KPU RI sedang koordinasi dengan IDI. Pada Tahapan pencalonan Zuriati meminta KPU Kabupaten Kota untuk membentuk helpdesk pencalonan, agar segera berjalan dan berfungsi dengan baik, tutupnya

Selengkapnya
Rabu, 03 Juli 2024 07:00
26

KPU NTB Dorong Perempuan Muda Pemilih Cerdas

KPU NTB Dorong Perempuan Muda Pemilih Cerdas KPU Provinsi NTB mendorong gerakan perempuan Muda pemilih cerdas yang digalakkan oleh Pengurus Besar Kohati Himpunan Mahasiswa Muslim (HMI) masif di seluruh Kabupaten Kota se NTB Ketua Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengatakan, Hal ini penting untuk meningkat kesadaran generasi Milenial dan gen Z untuk peka terhadap isu-isu Pilkada Serentak yang dilaksanakan 27 November mendatang. Gerakan yang dicanangkan di Teras Udayana (30/6) Mataram oleh Korps HMI Wati sangatlah bagus, dirinya meminta seluruh generasi muda tidak apatis terhadap Pilkada. Menurutnya, tanpa mahasiswa tidak mungkin ada gerakan reformasi. Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada secara langsung merupakan buah karya anak Muda, jadi jangan disia-siakan kesempatan memilih pemimpin secara langsung ini, ujarnya Di kesempatan yang berbeda Hilman juga meminta kader muda Kohati HMI harus mengawal Pilkada ini agar menghasilkan pemimpin yang dipilih dengan proses yang berintegritas. Ia berpesan agar anak muda jangan aktif di media sosial saja. "Aktif di medsos tapi pada hari H pencoblosan justru mager, males gerak, ogah ke TPS, jangan seperti itu" Justru ini adalah tantangan terberat anak muda sekarang ini, tambahnya Sementara Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI Masnia Ahmad mengatakan bulan depan akan dilakukan di Jakarta, kemudian Maluku Utara, di Tanah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi Pada intinya, kegiatan roadshow itu bertujuan agar mencegah terjadinya kerawanan pemilu di seluruh pilkada yang digelar serentak pada November 27 November 2024. Selain untuk mengawal terjadinya kecurangan dalam proses Pilkada, harapan Kohati juga agar pada Pilkada 2024 peran perempuan tetap terjaga atau bisa ditingkatkan. Agenda pengawalan Kohati HMI ini, akan terus dilakukan hingga pada masa kampanye nanti dan pada saat pelaksanaan pencoblosan para Calon Kepala Daerah. “Seluruh cabang ikut terlibat didalamnya dan mengawalnya sampai tuntas,” tandasnya

Selengkapnya
Minggu, 30 Juni 2024 07:00
31

Libatkan Peradah NTB, KPU NTB Anggap Peran Pemuda Hindu Sangatlah Vital Sosialisasikan Pilkada 2024

Libatkan Peradah NTB, KPU NTB Anggap Peran Pemuda Hindu Sangatlah Vital Sosialisasikan Pilkada 2024 KPU Provinsi NTB melibatkan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Provinsi NTB dalam sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024, Sabtu (29/6) di Pura Gunung Sari, Lombok Barat. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi NTB Agus Hilman, Peran pemuda Hindu sangatlah vital. “Selain Pemudanya, umat hindu menjadi elemen kedua yang sangat penting dalam tahapan Penyelenggaraan Pilkada”, imbuhnya. Kalau mengacu ke jumlah Data Pemilih Tetap pada Pemilu 2024 yang lalu, Pemuda dalam hal ini Generasi Milenial dan Gen Z memiliki persentase terbesar, hampir enam puluh persen dari jumlah DPT, katanya Sementara itu dalam kegiatan tatap muka dan dialogis tersebut, sejumlah pertanyaan dilontarkan oleh Pemuda hindu NTB kepada Agus Hilman. Salah satunya pertanyaan mengaitkan manfaat dari Pemuda Hindu dalam memilih pemimpin kepala daerah. “Apa manfaat langsung dari proses memilih pemimpin”, tanya salah satu peserta Menjawab pertanyaan tersebut, Hilman mengibaratkan bahwa dalam memilih pemimpin bisa saja manfaatnya langsung terasa atau ditangguhkan dikemudian hari. “Seperti halnya kita beribadah, manakala kita berdoa kepada Tuhan, bisa saja langsung dikabulkan namun jika belum, mungkin saja Tuhan memberikan mafaatnya di dikemudian hari. Tentu manfaatnya terasa di masa depan”, terang Hilman Hadir Juga sebagai narasumber Ketua DPP Peradah Indonesia Provinsi NTB, I Gde Purnama Mahendra Arta. Ia meminta seluruh pemuda hindu di NTB turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya satu suara pemuda Hindu sangat menentukan calon pimmpinan Daerah di NTB mendatang, tutupnya

Selengkapnya
Sabtu, 29 Juni 2024 07:00
26

Sosialisasi Pilkada serentak 2024, KPU NTB: Sahabat PMII Harus Berperan Aktif

Sosialisasi Pilkada serentak 2024, KPU NTB: Sahabat PMII Harus Berperan Aktif KPU Provinsi NTB melaksanakan sosialisasi Pilkada serentak 2024 dengan melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam PKC PMII Bali Nusra, Sabtu (29/6) di Mataram. Hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Mastur. “Saya meminta kepada seluruh sahabat PMII Bali Nusra untuk berperan aktif entah sebagai penyelenggara, tim calon paslon maupun menjadi Pemilih pada Pilkada 2024 ini”. Ia memaparkan bahwa ada enam belas tahapan Pilkada serentak 2024 ini, saat ini kita telah memasuki tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemutakhiran Data Pemilih. “Pastikan kalian sudah dicoklit oleh Pantarlih, jangan sampai tidak masuk dalam Pemilih. Laporkan ke PPS PPK maupun KPU Kabupaten Kota”, tegasnya. Menurutnya Keterlibatan aktif PMII memotivasi kaum muda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun relawan, tentu dengan harapan meningkatkan angka partisipasi pemilih, sambung Mastur. Terakhir ia meminta agar proses tahapan Pilkada NTB dikawal Integritasnya, karena dengan proses yang berintegritas tentu akan menghasilkan Pemimpin kepala daerah yang berkualitas pula, tutupnya

Selengkapnya
Jumat, 28 Juni 2024 07:00
28

Supervisi, KPU NTB Turun Pantau Coklit di Bima, Dompu dan Kota Bima

Supervisi tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Provinsi NTB turun memantau Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di tiga Kabupaten Kota serentak yakni di Kab Bima, Kab Dompu dan Kota Bima (28/6) Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid yang hadir di Kota Bima langsung memantau proses coklit di Kota Bima. Tokoh masyarakat yang dipantau dicoklit adalah Sekretaris Daerah Kota Bima, H Muktar Landa. Beliau terdaftar di TPS 1 di kediamannya di kelurahan Melayu Kec. Asakota. Khuwailid juga memantau proses coklit ke warga-warga sekitar, tepatnya di kediaman Nur Susilowati yang daftar di TPS 5 kelurahan Melayu Kec. Asakota. Di kesempatan itu juga ia memantau coklit warga sekitar pesisir pantai di teluk Asakota keluarga kolo lingkungan Bonto. Tepatnya di kediaman bapak Herman yang berprofesi sebagai nelayan. Tak lupa dirinya meriksa ketersedian alat kerja seperti laptop dan printer di Sekretariat PPK di Kota Bima. Ia meminta khusus sarana dan prasara ini agar di atensi khusus oleh KPU Kota Bima bersama Pemkot Bima. Di tempat berbeda, Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman, memantau proses coklit di Kab Bima tepatnya di Dusun Tolonggeru, Desa Monggo, Kecamatan Madapangga. Ia melihat langsung Pantarlih turun door to door di desa yang menujungung tinggi nilai toleransi ini. Mengapa, karena di Dusun ini justru pemilihnya memilki dua agama dalam satu kepala keluarga Yakni, Islam dan Katolik. Kehidupan keseharian masyarakat setempat yang berbaur dalam satu atap dengan dua keyakinan berbeda menjadi satu keunikan tersendiri. Dalam kesempatan itu Hilman meminta agar Pantarlih selain mencoklit, juga mensosialisasikan waktu pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB juga, tak hanya pemilihan Bupati dan calon Wakil Bupati Bima saja di tanggal 27 November 2024, tegasnya Lain hal Kadiv Hukum Pengawasan KPU Provinsi NTB Mastur yang turun memantau di Kab Dompu. Salah satunya di tokoh masyarakat yang bernama Ismul Rahmadin yang telah terdaftar di TPS 3, begitu juga sodari Mazena Lating dan Nur Fahria yang tertaftar di TPS yang sama. Hadir mendampingi proses coklit di tiga Kab Kota tersebut adalah seluruh Anggota KPU Kab Kota, Bawaslu Kab Kota, Panwas Kecamatan, serta Pantarlih masing-masing TPS

Selengkapnya
Rabu, 26 Juni 2024 16:08
79

KPU NTB Pantau Coklit Hari Kedua, Tuang Guru Bagu Doakan Pilkada NTB berjalan Lancar dan Damai

KPU NTB Pantau Coklit Hari Kedua, Tuang Guru Bagu Doakan Pilkada NTB berjalan Lancar dan Damai KPU Provinsi NTB mengunjungi kediaman Tuang Guru Bagu yang merupakan Rais Syuriah PWNU NTB TGH. L. M Turmudzi Badaruddin, Rabu (25/6) dalam rangka memantau proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan ini adalah adalah kunjungan coklit di tokoh Masyarakat (opinion leader) agar Masyarakat mendapatkan informasi bahwa KPU sedang gencar-gencarnya turun melakukan coklit yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi NTB Mastur yang hadir memantau mengatakan kami coklit di Lombok Tengah meminta doa dari Ulama Sepuh NTB agar semua proses tahapan dan pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi NTB berjalan dengan, lancar dan damai, ungkapnya "Ya secara formal kita kan datang untuk coklit, untuk mencocokkan dan meneliti data kependudukan beliau, walaupun sebenarnya beliau sudah jelas. Yang utama sebenarnya kita ingin minta doa ke beliau supaya Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia dan NTB khususnya berjalan lancar, aman dan sesuai prosedur.," tambahnya. Mastur juga menjelaskan proses Coklit merupakan bagian penting dari tahapan Pilkada yang menjadi tugas pantarlih. "Coklit yang dimulai tanggal 24 Juni – 24 Juli 2024 Secara umum proses coklit yang tengah berlangsung saat ini berjalan dengan baik”. “Sekarang hari kedua sudah berjalan bagus, Kendati demikian, pihaknya tidak menafikan adanya sejumlah kendala di lapangan”, ungkap Mastur "Ya tentu saja di lapangan ada saja temuan - temuan, kadang-kadang pemilih disitu tapi dokumen kependudukannya tidak disitu. Atau ada di DP4 tetapi dokumen kependudukannya tidak menunjukkan disitu” Tetapi di PKPU sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh petugas Pantarlih karena sudah di bimtek. Mereka tau apa yang harus dilakukan guna memastikan hak konstitusi warga itu dijamin" terang Mastur

Selengkapnya