BeritaTerkini

28

Susun Startegis Sosialisasi Pilkada 2024, KPU NTB Kumpulkan seluruh KPU Kab/Kota

Susun Startegis Sosialisasi Pilkada 2024, KPU NTB Kumpulkan seluruh KPU Kab/Kota Dalam rangka menyusun strategis sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, KPU Provinsi NTB kumpulkan seluruh Ketua Divisi Sosiklih Parmas se NTB sabtu (20/7) di Mataram Kegiatan yang dibalut dalam Rapat Koordinasi ini juga membahas terkait standar pelayanan informasi publik pada masa tahapan Pilkada 2024 Dalam sambutannya, Ketua Divisi Perencanaan data dan informasi Halidy mengatakan "kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan terutama terkait dengan sosialisasi agar linier dengan KPU Provinsi. "Perlu Formula yang tepat dalam melakukan sosialisasi, sehingga sosialisasi yang dilakukan tepat sasarannya", sambuh halidy Sementara itu Ketua Divisi Teknis Zuriati mengingatkan peran sentral KPU Kabupaten Kota dalam menusun DPT. "Ini harus diperhatikan data-datanya, karena mestinya TPS harus dekat dengan rumah pemilih itu sendiri. Nah disitu sebenarnya yang harus kita perhatikan pada saat sekarang dalam penyusunan daftar pemilih, ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi kedepannya", ujar Zuriati Perihal standar pelayanan informasi, ia menyampaikan peran kasubag teknis sesungguhnya dalam rakor sosialisasi tersebut. "Jangan sampai ada pihak yang merasa tidak terlayani dengan baik, informasi apapun yang diminta kita harus bisa menjelaskan apakah yang diminta dapat kita berikan dalam bentuk data ataupun hanya informasi saja". "Misalnya meminta data ijazah dari bakal Pasangan calon kita kasih apa enggak, tetapi bukan berarti informasinya tidak, bukan kita berikan ijazahnya tetapi kita berikan informasi", sambung Zuriati Lain hal dengan Zuriati, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman lebih mengingatkan kerjasama dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan angka partisipasi. "Kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya pendidikan pemilih kita memunculkan seperti membuat Pelopor Desa Demokrasi", Menurutnya, kita bisa melihat dampak yang maksimal dari program DP3 dahulu, di Desa Mantun Sumbawa Barat naik partisipasinya dibanding pada pemilu 2019, atau misalkan di Desa Barabali pada saat itu rendah sekali paling rendah di Lombok Tengah, sekarang sudah tinggi dan bahkan kader DP3 nya menjadi anggota PPK. "Menurut saya itulah cara kita untuk bagaimana meningkatkan Partisipasi di dalam Desa", tegas Hilman Turut hadir peserta pada rakor tersebut seluruh Sekretaris dan Kasubbag Tekmas se KPU Kab/Kota se NTB


Selengkapnya
28

KPU NTB Kunjungi BPK Perwakilan NTB, Persiapan Pemeriksaan

KPU NTB Kunjungi BPK Perwakilan NTB, Persiapan Pemeriksaan Sekretaris dan Pejabat Struktural Lingkup Sekretariat KPU Provinsi NTB hadir pada kegiatan persiapan pemeriksaan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/7/2024). Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya menyampaikan bahwa KPU dan BPK dapat menjadi mitra untuk mencapai tujuan pengelolaan anggaran yang baik. “Kami berharap, proses pemeriksaan berjalan smooth saja, karena KPU Kabupaten/Kota perlu menyiapkan dokumen-dokumem yang akan diaudit,” terang Mars. Dirinya juga menjelaskan laporan realisasi seluruh satuan kerja KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Sementara itu Tim Pemeriksa BPK Perwakilan NTB meminta dokumen yang disiapkan berdasarkan tahapan yang beririsan pada belanja keluar saja. Tim pemeriksa mengusulkan agar KPU Provinsi NTB membuat telaah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam penyusunan e-catalog berdasarkan katalog regional. "Tentu ini ini yang pertama di KPU", harap salah satu tim. Tim Pemeriksa dari BPK Perwakilan NTB menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait entitas dan sistem pengendalian internal di KPU Provinsi NTB. Karena kegiatan ini juga untuk mengetahui pengelolaan anggaran Pemilu 2024 di KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota di NTB. Selain itu BPK Perwakilan NTB juga akan melakukan pemeriksaan secara sampling kepada KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.


Selengkapnya
28

KPU NTB Santuni Anak Yatim, KPU NTB: Ini Kewajiban Kita Semua

KPU NTB Santuni Anak Yatim, KPU NTB: Ini Kewajiban Kita Semua KPU Provinsi NTB menyantuni anak yatim Alfalah di lingkungan Dasan Agung Baru. kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang di selenggarakan KPU Provinsi NTB dan KPU se Indonesia guna memupuk kepedulian sesama. Dalam sambutannya Senin (16/7), Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB Mastur mengatakan, ini adalah kewajiban kita semua sebagai umat beragama. Ia mengingatkan bahwa jika kita dekat dengan anak yatim, jarak antara Rasullullah dengan pengikutnya kelak di surga seperti dekatnya dua jari telunjuk dengan jari tengah. Mastur mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang menunjukkan kedekatan dan kebersamaan. "Menyantuni anak yatim juga dapat membawa keberkahan dalam hidup seseorang", sambungnya Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan zikir bersama dan pemberdayaan santunan kepada sejumlah anak yatim oleh pimpinan KPU Provinsi NTB.


Selengkapnya
28

Penutupan Orientasi Tugas, Pimpinan KPU NTB Tampilkan Peresean, Plt Ketua KPU: Dalami Keterampilan dan Kekompakan

Penutupan Orientasi Tugas, Pimpinan KPU NTB Tampilkan Peresean, Plt Ketua KPU: Dalami Keterampilan dan Kekompakan Dalam Penutupan kegiatan Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi Periode 2024 - 2029 Gelombang III Tahun 2024 di Jakarta, Jum'at (12/7), Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin berpesan setelah ditempa selama seminggu, peserta dapat saling mengenal dan saat di forum-forum KPU nanti mampu mendalami keterampilan dan pemahaman kolektif kolegial serta kekompakan "Selamat kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Sekretaris yang telah menyelesaikan orientasi tugas yang diwajibkan pada periode saat ini", ujar afif Sementara iu dihadapan Plt Ketua KPU, Pimpinan KPU Provinsi yakni Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU NTB menampilkan khasanah budaya lokal NTB, Peresean. Ketua KPU NTB M Khuwailid mengatakan "Kami tampilkan budaya lokal NTB, Peresean dengan keterbatasan perlengkapan. Teman-teman di Provinsi lain samai meminta dibawakan perlengkapan dari asalnya, sedangkan kami pakai perlengkap yang ada". "Saya Pakai sarung Solat, capuk kepala saya pinjam jilbabnya ibu Zuriati, meski sederhana namun kami mendapatkan best performance pada penutupan tersebut", ujar Khuwailid Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Halidy dan Ketua Divisi Hukum Pengawasan Mastur sebagai pepadu dalam peresean tersebut mengatakan kami tampilkan Peresean yang bermakna penyelenggara Pemilu harus siap dalam berbagai kondisi menghadapi Tahapa Pilkada 2024. Turut hadir menututup Kegiatan tersebut Anggota KPU Parsadaan Harahap, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Setjen KPU, Ilham, Komandan Kolonel Inf Ferdial lubis, MPICT Rindam Jaya, dan para pelatih dari Rindam Jaya


Selengkapnya
30

Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU NTB Orientasi Tugas. KPU RI: Orientasi Tugas, Standar Pemimpin Yang Disiplin

Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU NTB Orientasi Tugas. KPU RI: Orientasi Tugas, Standar Pemimpin Yang Disiplin Pimpinan KPU Provinsi NTB baik Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi NTB menjalani Orientasi Tugas KPU Provinsi periode 2024-2029 gelombang ke III mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Juli 2024, di Rindam Jaya, Jakarta. Anggota KPU Parsadaan Harahap saat memimpin apel pelepasan peserta Orientasi Tugas (ortug) mengatakan, KPU memandang orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penting sebagai bagian dari strategi organisasi dalam menciptakan kondisi di satuan kerja yang berstandar pemimpin yang disiplin. Ia mengingatkan bahwa orientasi tugas juga sebagai bagian dari upaya KPU menstandarkan dan membakukan aktivitas keseharian penyelenggara pemilu yang pada tahun ini melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2024, ujar Parsa. “Ikuti orientasi tugas ini dengan baik hingga selesai, jaga kesehatan dan kekompakan,” ujar Parsa di depan 37 orang peserta dari KPU Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur", sambungnya Pelaksanaan Orientasi Tugas direncanakan selama tujuh hari dimulai tanggal 7 sampai dengan 13 Juli mendatang. Pimpinan KPU Provinsi NTB yang mengikuti ortug adalah Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, Anggota KPU Provinsi NTB Agus Hilman, Halidy, Mastur dan Zuriati. Turut mengikuti pula Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya.


Selengkapnya
27

Expose Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan TA 2023 dan Triwulan 1 TA 2024

Expose Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan TA 2023 dan Triwulan 1 TA 2024 KPU Provinsi NTB adakan Expose Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Ta 2023 dan Triwulan 1 Ta 2024 bersama Inspektorat Utama KPU Republik Indonesia pada Minggu (14/7) di Mataram Kegiatan Expose ini bertujuan agar pengelolaan anggaran di setiap satker sesuai dengan aturan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan akuntabel. Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid mengatakan kegiatan ini sangatlah penting dan strategis. Saya berharap Ketua KPU Kabupaten Kota memahami seluruh proses yang berlangsung Ia menambahkan, bahwa KPU Provinsi NTB tidak boleh salah karena dirinya pernah menjadi Tenaga Ahli KPU, Sedangkan Sekretarisnya juga pernah menjadi Inspektur Wilayah di KPU, Jadi tidak boleh salah, ujar Khuwailid Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Inspektur Utama KPU Republik Indonesia Nanang Priyatna yang menyampaikan bahwa expose ini dilakukan sebagai early warning system. “Pelaksanaan pengelolaan anggaran harus straight sesuai aturan dan dalam pengelolaan hibah Pilkada harus disiplin” ungkap Nanang. Dalam akhir pembicaraanya nanang mengapresiasi beberapa capaian yang diraih KPU Provinsi NTB, seperti raihan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pan-RB Dirinya berharap KPU Provins NTB tidak cepat puas, capaian ini tidak berhenti sampai WBK saja, tetapi meningkat menjadi WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), ujar Nanang. Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya mengatakan bahwa hasil expose yang dilakukan oleh Inspektorat KPU Republik Indonesia ini merupakan informasi yang sangat penting. “Hasil dari expose merupakan informasi yang sangat penting, sehingga catatan-catatan yang muncul harus dipedomani dengan diteliti” jelas Mars. Tak hanya di KPU Provinsi NTB, Pemeriksaan dilakukan di Satker lainnya yakni KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Barat, dan KPU Kabupaten Lombok Timur. Ia berharap Tujuh KPU Kabupaten Kota lainnya yang tidak diaudit oleh Tim Inspektorat Utama KPU RI menjadikan hasil expose ini sebagai Informasi yang berharga dan penting. "Tolong catatan-catatan dari Auditor itu dicatat dengan baik dan dipedomani", imbuh Mars Terakhir dirinya sangat menyakini hasil expose tersebut masih bersifat admnistratif, tidak ada yang bersifat materil. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran struktural KPU Provinsi NTB, Ketua, Sekretaris, PPK dan Bendahara Pilkada KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat


Selengkapnya