BeritaTerkini

678

Efektivitas Penggunaan Sirekap Pada Pemilu 2024

KPU NTB ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 yang bertajuk berbagi pengalaman penggunaan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020, Kamis (23/12). Kegiatan berlangsung secara daring yang diikuti oleh seluruh Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Teknis, Hukum, dan Hupmas KPU Provinsi, dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas serta Operator KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Adapun dari KPU NTB turut hadir Zuriati, Yan Marli, Agus Hilman, dan Syamsudin selaku Anggota KPU NTB yang didampingi oleh Kabag. Hukum, Teknis, dan Hupmas, Suhaili dan Kasubbag Teknis dan Hupmas, Rahmat Alesta Rezal serta operator aplikasi Sirekap. Dalam pembukaannya, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi Sirekap ini sangat baik. "Kegiatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan saran dan masukan terkait persiapan penggunaan aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang", ujar Ilham. Kegiatan ini dipandu oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Melgia. Dengan narasumber dari beberapa KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020. #KPUMelayani #HumasKPUNTB @kpu_ri


Selengkapnya
753

Perkuat Lembaga, KPU NTB Sambangi Kanwil Kemenkumham NTB

Dalam rangka penguatan lembaga menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Provinsi NTB mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB, Rabu (22/12). Dalam kunjungan tersebut, Komisioner, Sekretaris, beserta jajaran Pejabat Struktural KPU NTB diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto. Jajaran KPU NTB diajak untuk menyusuri setiap sudut yang terdapat di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB yang dipandu langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTB. "Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Haris Sukamto selaku Kepala Kanwil Kemenkumham NTB karena ditengah agenda dan kesibukan yang padat masih sempat menerima kunjungan kami", ujar Zuriati. "Kedatangan KPU NTB ini dalam rangka persiapan Verifikasi Partai politik dan perkembangan kepengurusan Partai Politik ditingkat Nasional dan wilayah Provinsi NTB yang sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham", sambung Zuriati. Sementara itu, Haris Sukamto menyambut baik kunjungan KPU NTB, serta siap untuk bersinergi bersama KPU NTB dalam rangka persiapan Pemilu 2024. Dirinya berharap, Kemenkumham NTB dapat ikut menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.


Selengkapnya
721

KPU NTB, Lembaga Sadar Arsip

Bukan kali ini saja KPU NTB dengan sadar melaksanakan step2 pengelolaan arsip. Tetapi proses pemusnahan arsip dilalui sesuai regulasi. Hari ini arsip statis diserahkan kepada LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) Provinsi yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov NTB. Suhardi Soud dan Mars Ansori Wijaya begitu peduli dengan arsip. Bisa dibayangkan jika lembaga sekelas KPU saja, buruk pengelolaan arsipnya, betapa menumpuknya kertas suara, kertas rekap dan berita acara pemilu, hasil pilkada Gub/Walkot/Bupati. Jika ingin melihat pengelolaan arsip sebuah OPD lihat saja apakah arsip mereka di masukkan dalam karung dan ditumpuk dipojok2 kamar dan gudang, bak barang rongsokan. Padahal arsip itu memiliki nilai guna, baik sebagai alat/barang bukti maupun memori sebuah daerah serta memiliki retensi untuk bisa dimusnakah sehingga tidak ada penumpukan arsip. Pemerintah Desa, Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) merupakan lembaga pencipta arsip yang harus dikelola dengan pengetahuan, skill dan wawasan. Ayoo sadar arsip, keluarga saja memproduksi arsip. Bahkan begitu pentingnya arsip, tuhan saja mengutus dua malaikat untuk mencatat dan mengarsipkan kebaikan dan keburukan manusia di dunia.


Selengkapnya
646

KPU NTB Anugerahi Penghargaan Reformasi Birokrasi Kepada KPU Kabupaten/Kota

KPU Provinsi NTB berikan penghargaan capaian Reformasi Birokrasi (RB) kepada KPU Kabupaten/Kota, Senin (13/12). Pemberian penghargaan dilaksanakan di KPU Provinsi NTB yang disaksikan oleh KPU Kabupaten/Kota se-NTB melalui zoom meeting.   Sebelumnya, KPU Provinsi NTB telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap KPU Kabupaten/Kota se-NTB untuk memenuhi indikator-indikator yang tersedia dalam LKE RB. Kadiv. Parmas dan SDM, Agus Hilman mengatakan bahwa pada prinsipnya capaian RB KPU Kabupaten/Kota ini bukan final. "Kami berharap tahun depan dapat dilaksanakan Monev RB secara berkelanjutan, sehingga dapat menjadi salah satu langkah untuk menilai sejauh mana progres yang telah dilakukan," ujar Hilman. "RB ini menjadi semacam perlombaan untuk mencapai performa yang terbaik untuk lembaga, karena RB bukan hanya tugas dari sekretariat saja, tetapi seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota harus terlibat dalam pelaksanaan RB ini," lanjut Hilman Dalam kesempatan itu KPU NTB memberikan penghargaan capaian Reformasi Birokrasi kepada KPU Kabupaten Bima sebagai Terbaik I dan KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai Terbaik II. #KPUMelayani #HumasKPUNTB @kpu_ri @kpukabupatenbima @kpulomboktimur


Selengkapnya
645

KPU NTB Paparkan Rencana Tindak Lanjut DP3

KPU NTB paparkan Rencana Tindak Lanjut Program Pembekalan Pemateri Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) ke KPU RI, Selasa, (7/12) secara daring. Presentasi dengan judul KPU NTB Participation Action Riset disampaikan oleh KPU Ketua Divisi Sosdiklih Parmas Agus Hilman dan Kasubbag Teknis dan Hupmas Alesta Rezal Dalam Pembukaannya, Ketua KPU RI Ilham Saputra berharap lahir gagasan atas program DP3, sebagai tolak ukur untuk perencanaan di tahun selanjutnya menjelang Pemilu 2024. Lebih lanjut ia mengatakan "Pilot Project ini baru sampai di level Provinsi, namun KPU RI sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersama KPU kabupaten/kota di beberapa wilayah meski dengan keterbatasan anggaran, mampu menjalankan program DP3 dengan baik". Sementara itu, mendapatkan giliran keempat, KPU Provinsi NTB memaparkan presentasi hasil penugasan berupa Rencana tindak lanjut, Video Role Play dan Desain Alat peraga sosialisasi pelaksanaan DP3. Panelis sekaligus narasumber Khorunisa Nur Agustyati dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Aditya Perdana dari Universitas Indonesia (UI) dan Erik Kurniawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengapresiasi Rancangan Tindak Lanjut KPU Provinsi NTB. "Rencana tindak lanjutnya NTB sangat spesifik, ini ide brilian menggabungkan DP3 dengan Riset, kita jadi mengetahui langkah-langkah untuk mencegah angka partisipasi yang rendah, ujar Aditya salah satu panelis Mereka berharap rancangan ini dapat menjadi acuan pelaksanaan DP3 di seluruh Indonesia, tegasnya


Selengkapnya
645

Bimbingan Teknis PIPK Tahun 2021

KPU Provinsi NTB melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021 Lingkup KPU Kabupaten/Kota se-NTB (Selasa, 7/12). Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTB, dalam sambutannya, Suhardi Soud menyampaikan bahwa sebuah lembaga/institusi yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, dalam pelaksanannya harus sesuai dengan perencanaan dan wajib mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Karena itu, pada momen ini diharapkan mampu meliterasi bagaimana pengendalian intern ini bisa diterapkan dalam mengelola input dan proses kegiatan hingga penyusunan pelaporannya. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya, menjelaskan bahwa pengendalian intern sudah berjalan di lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Hal ini terbukti dengan adanya satgas SPIP yang telah dibentuk dan mendapat penghargaan Terbaik I Dalam Penyelenggaraan SPIP, adanya penghargaan dalam penyusunan Laporan Keuangan, serta saat ini sedang dalam proses Reformasi Birokrasi dalam Pembagunan Zona Integritas. Dengan demikian, diharapkan satker se-NTB benar-benar memahami seluruh unsur-unsur dari Penilaian PIPK. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Bapak Lefendri sebagai narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB dan Bapak M. Aminsyah (Kabag Akuntansi dan Pelaporan) KPU RI beserta jajarannya. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris beserta pejabat struktural, Bendahara, serta Operator SAIBA dan SIMAKBMN.  


Selengkapnya