BeritaTerkini

Kamis, 01 Januari 1970 07:00
638

Terima Audiensi PPUAD, Ketua KPU NTB: Pemilu harus Ramah Disabilitas

KPU Provinsi NTB menerima audiensi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Senin (14/2). Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengungkapkan kebahagiaannya saat disambangi oleh perwakilan dari PPUAD. "Menurutnya, KPU telah mengakomodir pelaksanaan Pemilu yang ramah terhadap disabilitas. Saya senang sekali kedatangan tamu dari PPUAD, karena dari ragam disabilitas dipersatukan dalam satu organisasi yang terkait langsung dengan Kepemiluan," ungkapnya. Selain itu, ia pun menyampaikan bahwa selama ini KPU telah mengakomodir pelaksanaan Pemilu yang ramah terhadap kelompok disabilitas. "KPU sudah memiliki Rekap Daftar Pemilih kelompok disabilitas, jadi setiap TPS yang terdapat pemilih disabilitas telah ada fasilitasi khusus untuk menyalurkan hak pilihnya adalah keberpihakan KPU," ungkap Suhardi. Sementara itu, Ketua PPUAD, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa salah satu tujuannya berkunjung ke KPU NTB adalah untuk silaturahiim sekaligus memperkenalkan kepengurusan yang baru. "Kami bersilaturahiim ke KPU NTB untuk memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus menyampaikan agar KPU dapat mengakomodir kelompok disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu," ujar Ahmad. "Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi oleh KPU kepada kelompok disabilitas agar haknya untuk bisa memilih dapat terpenuhi," sambungnya Turut hadir dalam audiensi ini Kepala Bagian Tenis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat, I Made Meta Arta yang sekaligus menjadi moderator dalam audiensi tersebut.      

Selengkapnya
Kamis, 01 Januari 1970 07:00
627

Sharing Pengelolaan Logistik Tunjang Pelaksanaan Pemilu Berintegritas

KPU NTB melaksanakan Kajian Teknis Seri 10 mengangkat tema Pengelolaan Logistik untuk tunjang persiapan Pemilu Serentak 2024 yang diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-NTB melalui media zoom, Kamis (17/2). Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi NTB, Zuriati mengungkapkan pentingnya pembahasan terkait pengelolaan logistik khususnya pungut hitung dalam Pemilu 2024 mendatang. "Kita mengangkat topik ini karena pada pelaksanaan Pemilu-Pemilu sebelumnya terjadi permasalahan logistik yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan," ungkap Zuriati. Ia melanjutkan, "Pembahasan terkait logistik ini semoga nantinya dapat meminimalisir risiko terjadinya permasalahan logistik pada Pemilu 2024 mendatang," imbuh Zuriati. Sementara itu, Kadiv. Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Agus Hilman menyampaikan perlunya melakukan mitigasi dan antisipasi dari sekarang terkait pendistribusian logistik dengan memperhitungkan cuaca pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan. Selain itu, ia menyampaikan "Logistik ini erat kaitannya dengan fungsi dan tugas pada tiap-tiap tahapan Pemilu, sehingga tidak boleh diabaikan," ujar Hilman. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sharing pengalaman oleh KPU Kabupaten/Kota terkait permasalahan pengelolaan logistik pada pelaksanaan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Turut hadir dalam kegiatan ini Kabag. Keuangan, Umum, dan Logistik, Kabag. Teknis dan Parmas, dan Kasubbag. Umum dan Logistik KPU NTB.

Selengkapnya
Kamis, 01 Januari 1970 07:00
645

Laksanakan Rakor Data Pemilih, KPU NTB: Singkronkan Data Kependudukan dengan Data Pemilih

Bertempat di Kota Bima, KPU Provinsi NTB menyelenggarakan KPU Provinsi menyelenggarakan Rapat koordinasi Data Pemilih Tahapan Pemilu 2024, pada kesempatan tersebut Ketua KPU Provinsi NTB menyampaikan bahwa tindaklanjut Sinkronisasi antara data kependudukan dan data pemilih menjadi penting dan turut menjamin kualitas pemilu. (19/9) Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud meminta peserta rakor untuk tetap mencermati hasil rakor secara cermat dan tepat dalam mensukseskan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan memperhatikan 3 elemen penting yaitu Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan Pemilih yang akan memilih, tegas Suhardi. Sementara itu ketua Divisi Hukum dan pengawasan KPU Provinsi NTB Yan marli menyampaikan bahwa pentingnya history data yang disampaikan dari Dukcapil kepada KPU sebagai dasar KPU untuk memfaktualkan data tersebut sehingga menghasilkan data yang valid. Dikesempatan itu juga Ketua Divisi Perdatin KPU Provinsi NTB, H. Syamsuddin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan rakor yang menghadirkan BPMPD Provinsi NTB dan 2 Perwakilan Dukcapil Kabupaten Bima dan Dukcapil Kota Bima bahwa KPU harus melakukan Komunikasi secara Intens baik formal maupun non formal untuk menyelesaikan masalah Data kependudukan seperti data ganda, data meninggal dan data tidak padan. Hadir peserta Rakor sebanyak 50 orang terdiri dari Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan dan Operator Pemutahiran Data Pemilih serta BPMPD Provinsi NTB dan Dukcapil Kab Bima dan Kota Bima.

Selengkapnya
Kamis, 01 Januari 1970 07:00
630

KPU NTB Monitor Proses Verifikasi Faktual Keanggotaan 9 Partai Politik

  Setelah menyelesaikan Tahap verifikasi kepengurusan tingkat Provinsi, KPU Provinsi NTB melakukan monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual (Verfak) Keanggotaan untuk 9 Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi   Adapun sembilan partai politik tersebut adalah Partai Bulan Bintan (PBB), Partai Buruh, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Ummat   Turun memonitoring, Rabu (19/10) Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengungkapkan "Pelaksanaan Verifikasi Faktual (Verfak) akan dilaksanakan selama dua puluh hari kedepan terhitung mulai tanggal 15 Oktober - 4 November 2022".   Proses Verifikasi Faktual dilaksanakan dengan mendatangi anggota partai politik di desa/kelurahan door to door. Anggota Partai Politik tersebut terkena sampel melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh KPU RI, papar Suhardi   Selain di pulau Lombok, seluruh jajaran KPU Provinsi NTB memonitor pelaksanaan verifikasi faktual Kabupaten/kota di Pulau Sumbawa Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud melakukan monitoring di lima Kabupaten/kota yakni, Kota Mataram, dan Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur   Sedangkan Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi H. Syamsuddin memonitor Verfak di Sumbawa Barat dan Lombok Barat, Ketua Divisi Hukum Pengawasan Yan Marli ke Bima dan Kota Bima dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati ke Dompu. Seluruh anggota KPU Provinsi NTB didampingi petugas verfak KPU Provinsi NTB        

Selengkapnya
Jumat, 31 Oktober 2025 07:00
345

Sekretaris KPU NTB Hadiri “Ngopi Anggaran”, Bahas Strategi Percepatan dan Akuntabilitas Anggaran

Sekretaris KPU NTB Hadiri “Ngopi Anggaran”, Bahas Strategi Percepatan dan Akuntabilitas Anggaran Dalam upaya memperkuat sinergi antar instansi dan mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB menggelar kegiatan “Ngopi Anggaran” Ngobrol Pagi tentang Anggaran, Rabu (21/5) Kegiatan ini dihadiri oleh 20 pimpinan Satuan Kerja (Satker) dari berbagai instansi Lembaga di Provinsi NTB, termasuk Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya Forum diskusi informal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, yang memaparkan summary pelaksanaan anggaran di wilayah NTB.  Melalui pemaparan tersebut, peserta diajak untuk melihat secara menyeluruh capaian pelaksanaan anggaran di awal tahun berjalan, serta memahami tantangan yang perlu segera ditangani. Diskusi mengalir pada sejumlah isu strategis penting dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya upaya percepatan realisasi anggaran agar serapan belanja dapat lebih optimal sejak triwulan awal.  Selain itu, digitalisasi pembayaran juga menjadi sorotan utama dan penekanann pentingnya peningkatan pemahaman terhadap peraturan perbendaharaan dan proses bisnis pelaksanaan anggaran Seluruh rangkaian pembahasan ditutup dengan penekanan terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Selengkapnya
Jumat, 31 Oktober 2025 07:00
363

Benahi Pengelolaan Arsip, KPU NTB Dorong Transformasi Digital dan Budaya Tertib Administrasi

Benahi Pengelolaan Arsip, KPU NTB Dorong Transformasi Digital dan Budaya Tertib Administrasi KPU Provinsi NTB terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola administrasi, salah satunya melalui penguatan sistem pengelolaan arsip. Dalam Sosialisasi Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Rabu (21/5) ini diikuti oleh jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-NTB. Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi NTB memberikan arahan penting untuk menghidupkan kembali budaya kearsipan yang tertib, digital, dan berorientasi pada akuntabilitas jangka panjang. Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, secara jujur mengakui bahwa selama ini pengelolaan arsip di lingkup KPU masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keteraturan dalam penataan dokumen penting. "Kita seringkali tidak bisa menyusun arsip dengan baik. Misalnya, saat ditanya di mana salinan C, kita lupa tempatnya. Ini menunjukkan bahwa penataan arsip masih belum teratur," ungkap Khuwailid. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa pengelolaan arsip bukanlah tugas jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang yang akan sangat berharga bagi kelangsungan institusi, sekaligus menjadi warisan birokrasi yang bisa diterapkan selanjutnya "Semoga melalui sosialisasi ini kita belajar bersama, agar pengelolaan arsip bisa dilakukan dengan baik dan tertib. Mari kita tinggalkan kebaikan-kebaikan administratif bagi generasi berikutnya," imbuhnya. Pada kesempatan yang sama Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya dalam arahannya, menekankan pentingnya digitalisasi arsip melalui aplikasi e-Arsip, yang kini menjadi instrumen utama dalam menyimpan, menata, serta mengakses arsip secara cepat dan efisien. "Arsip itu memiliki nilai strategis. Maka, sudah seharusnya pengelolaan arsip dilakukan secara serius dan sistematis. Saya minta semangat pengelolaan arsip ini digiatkan kembali," ujar Mars Ansori. Ia juga mengingatkan jajaran KPU di seluruh NTB untuk meneliti kembali struktur pengelolaan arsip yang ada, bahkan jika perlu memperbaharui Surat Keputusan (SK) pengelolaan arsip agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kekinian. Lebih jauh, Ia menjelaskan bahwa e-Arsip bukan sekadar aplikasi, melainkan alat pemantau yang memungkinkan KPU Provinsi melihat perkembangan pengelolaan arsip secara real time di seluruh kabupaten/kota di NTB. "Melalui e-Arsip ini, kami bisa memantau setiap hari apakah pengelolaan arsip dilakukan dengan baik atau tidak. Ini penting karena pengelolaan arsip juga menjadi salah satu indikator penilaian dalam upaya kita meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB," tegasnya. Hal menarik yang turut disoroti oleh Mars Ansori adalah pendekatan kolaboratif dalam tata kelola arsip, yakni dengan melibatkan Komisioner KPU dalam diskusi dan masukan terkait kebijakan kearsipan. Meskipun bukan Komisioner yang melakukan pengarsipan langsung, namun keterlibatan mereka dinilai penting untuk lembaga KPU.

Selengkapnya