BeritaTerkini

Kamis, 08 Agustus 2024 13:16
342

Rakor Logistik Pilkada, Logistik Harus Tepat Jenis, Jumlah, Kualitas, Tujuan, dan Waktu

Rakor Logistik Pilkada, Logistik Harus Tepat Jenis, Jumlah, Kualitas, Tujuan, dan Waktu   Dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahun 2024, KPU Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi penyusunan jumlah kebutuhan dan pengadaan logistik. Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilkada. "Sangat penting menjaga keutuhan informasi dan proses pengadaan logistik yang tepat jenis, jumlah, kualitas, tujuan, dan waktu", tegas Khuwailid Ia juga mengingatkan agar seluruh proses pengadaan logistik dilaksanakan dengan baik untuk menghindari potensi pelanggaran hukum yang sering terjadi di tempat lain. "Kita harus memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang baik. "Tidak boleh ada komisioner yang bertindak sebagai bendahara atau panitia pengadaan. Semua harus berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing," ujar Khuwailid. Sementara itu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zuriati menekankan pentingnya memahami ketentuan yang ada dan saling mengingatkan antar sesama penyelenggara pemilu. "Penting pengawasan terhadap data pemilih agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum" tegasnya. Lain hal dengan Ketua Divisi Parmas dan SDM, Agus Hilman, ia lebih mengingatkan peserta mengenai pentingnya pemahaman peran masing-masing dalam organisasi. “Sekalipun semua hadir di sini, itu bukan berarti kita semua harus terlibat langsung dalam teknis pengadaan" "Yang penting adalah pemahaman kita mengenai fungsi masing-masing. Komisioner harus fokus pada fungsi kebijakan dan tidak terjun langsung ke teknis, sementara sekretariat juga harus menghindari keterlibatan dalam wilayah yang menjadi tugas komisioner,” ujar Hilman. Sementara itu Divisi Hukum dan Pengawasan, Mastur, menekankan beberapa isu serius yang perlu menjadi perhatian khusus, terutama berkaitan dengan hasil coklit yang baru-baru ini dilakukan. “Ada beberapa hal yang cukup serius terkait proses coklit kemarin. Kita harus benar-benar mencermati data yang ada dan mempersiapkan argumentasi-argumentasi yang diperlukan. "Ini penting untuk menghadapi potensi sengketa proses, administrasi, hasil, dan etik yang mungkin muncul,” ujar Mastur. Terakhir Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, lebih menyoroti persiapan pengadaan logistik agar harus cermat. "Semua spesifikasi dan jumlah harus sesuai dengan yang ditetapkan dan ditayangkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum masuk ke e-katalog. "Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pilkada yang kita laksanakan," tutup Mars.

Selengkapnya
Senin, 05 Agustus 2024 07:00
57

Kembali diingatkan, Bacalon Kepala Daerah Susun Visi Misi Selaras Dengan RPJPD

Kembali diingatkan, Bacalon Kepala Daerah Susun Visi Misi Selaras Dengan RPJPD Bakal calon Kepala daerah Pilkada Serentak 2024, harus terintegrasi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sebelumnya pada sosialisasi PKPU 8 tahun 2024 tentang Pencalonan, RPJPD dan RPJMD menjadi patokan visi dan misi cakada merupakan syarat penting pencalonan di Pilkada Serentak 2024. Penegasan itu disampaikan Ketua KPU NTB, M. Khuwailid, saat rapat koordinasi terkait Pilkada Serentak, Kamis (1/8). Dia menguraikan, rapat koordinasi mengundang parpol, Bappeda, Dikbud, Kanwil Kementerian Agama, Polda NTB, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hingga Pemprov NTB. Tujuannya agar mereka juga paham syarat penting pencalonan yang harus disiapkan. "Salah satunya dokumen visi dan misi yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," jelasnya. Dalam PKPU Nomor 8/2024 yang mengatur syarat-syarat pencalonan, ditentukan ada berkas visi dan misi cakada sesuai RPJMD dan RPJPD. Para Bacalon diharap tidak sembarangan menyusun visi dan misi mereka. Untuk teknisnya, KPU akan menyiapkan dokumen kesanggupan berisi surat pernyataan kewajiban cakada untuk menjalankan dan melaksanakan RPJPD dan RPJMD dimaksud. KPU juga akan menyebarkan visi dan misi paslon, agar masyarakat bisa mengenali program kerja para cakada untuk membangun daerahnya. "Agar visi dan misi bisa selaras, paslon melalui partai politik pengusungnya disarankan berkonsultasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait (sektor) apa saja yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan," pesannya. Khuwailid menambahkan, tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur dimulai pada 27-29 Agustus mendatang. Untuk itu para peserta maupun partai politik diminta dapat menyiapkan seluruh syarat pencalonan Pilkada. Lebih jauh diutarakan, KPU mengundang narasumber dari Bappeda tentang visi-misi, karena visi-misi adalah syarat mutlak dokumen persyaratan bakal calon. Kemudian sosialisasi SKCK dari kepolisian, dan kemudian Pengadilan Negeri akan mengeluarkan empat surat keterangan tidak pernah dipidana, pailit, utang dan surat tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Setelah pendaftaran, sambungnya, KPU akan melakukan tahap penetapan calon pada tanggal 22 September, sedangkan pengundian nomor urut dilakukan pada 23 September. Sementara kampanye serentak akan dimulai pada 25 September sampai dengan memasuki masa tenang. Dia mengingatkan pula kepada semua parpol agar sebelum pendaftaran paslon, semua data syarat paslon dan syarat pengajuan pencalonan harus sudah diunggah di Silon terlebih dahulu. "Jadi, semua kelengkapan dokumen yang dibawa secara fisik akan mudah kita bisa cek dan lakukan verifikasi berkas fisik saat pendaftaran," tuturnya

Selengkapnya
Senin, 05 Agustus 2024 07:00
27

KPU NTB Audiensi Ke Pj Gubernur NTB. Khuwailid: Ada Kendala, Tapi Dapat Teratasi

KPU NTB Audiensi Ke Pj Gubernur NTB. Khuwailid: Ada Kendala, Tapi Dapat Teratasi Dalam rangka menyukseskan seluruh tahapan Pilkada tahun 2024, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur, KPU Provinsi NTB beserta Jajaran Audiensi ke Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, Jum'at (2/8) Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menyampaikan persiapan Pilkada serentak 2024, tahap ini sedang pada daftar penyusunan pemilih atau pemutakhiran. Dijelaskannya, memang terdapat kendala saat melakukan pendistribusian logistik Pilkada, contohnya di Kabupaten Bima Pulau Sumbawa. Terdapat pulau yang terdiri dari 3 desa jaraknya terlampau jauh terpencil, mesti melewati lautan. Kendati demikian, dapat teratasi dengan kerja sama kelembagaan. Sementara itu, Pj Gubernur Hassanudin mengatakan jelang Pilkada 2024 pada November mendatang ingin memastikan persiapan Pilkada dengan maksimal, mengingat partisipasi pemilih di NTB cukup tinggi. "Kita harus terus meningkatkan koordinasi, agar semua berjalan dengan baik. Menjaga partisipasi pemilih terus meningkat dalam menggunakan hak pilih," ujarnya. Ditambahkan Pj Gubernur, dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang angka pada Pileg 2024 mencapai 83 persen. Tentunya, harus melibatkan banyak pihak sebagai penyelenggara termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan, sosialisasi dan lain sebagainya. "Mudah-mudahan lancar dan sukses dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024," tandasnya. "Ini menjadi atensi kita bersama, seperti disampaikan Pj Gubernur. Misalnya besok Bulan November hujan, maka kita lakukan mitigasi. Tentunya, berkoordinasi dengan pihak yang memfasilitasi serta pihak yang siap membantu," pungkasnya.

Selengkapnya
Senin, 05 Agustus 2024 07:00
30

Sosialisasi Pilkada NTB 2024 Melalui Roadshow Peresean: Berjuang, Berkompetisi, dan Persatuan

Sosialisasi Pilkada NTB 2024 Melalui Roadshow Peresean: Berjuang, Berkompetisi, dan Persatuan KPU menyelenggarakan Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 melalui Roadshow Peresean yang digelar di Tetebatu Lombok Timur, Sabtu (3/8). Ketua KPU Provinsi NTB Khuwailid menegaskan, Peresean dipilih sebagai salah satu sarana sosialisasi Pilkada serentak NTB 2024 karena spirit atau semangat yang terkandung dalam olahraga tradisional suku sasak tersebut. Spirit yang dimaksud adalah spirit untuk berjuang, spirit untuk berkompetisi, dan spirit persatuan. Selian dihadiri oleh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi NTB, hadir pula Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur H Muhammad Juaini Taofik dan Ketua dan anggota KPU Lombok Timur Khuwailid sempat beradu peresean dengan PJ Bupati Lombok Timur, satu dua sabetan dari keduanya mencairkan atmosfer pertarungan antar pepadu yang disaksikan masyarakat Tetebatu dan sejumlah wisatawan asing. Lebih lanjut Khuwailid mengatakan "spirit yang ada dalam peresean ia mengingatkan warga untuk datang ke TPS pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang menggunakan hak pilih masing-masing," ujarnya "Pilkada untuk Kita, sesuai tagline Pilkada. Kesuksesan Pilkada serentak pada akhirnya merupakan kesuksesan masyarakat. Karena itu pula ia berharap agar persatuan tetap dijaga, kendati terdapat perbedaan pilihan. "Mari sukseskan Pilkada di NTB," ajaknya Masyarakat Tetebatu hingga wisatawan asing yang tengah mengunjungi desa wisata tersebut menyambut antusias pelaksanaan roadshow peresean itu. Tidak heran sebab pepadu-pepadu yang turun meramaikan adalah para pepadu tersohor. Sebut saja nama pepadu Angin Halus, Ombak Tenang, Demung Wire hingga Ken Arok Tidak hanya menyaksikan tanding peresean, warga yang hadir juga mendapat door prize usai menjawab pertanyaan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Selengkapnya
Senin, 05 Agustus 2024 07:00
24

KPU NTB Goes To Campus, Sosialisasikan Pilkada Serentak 2024 

KPU NTB Goes To Campus, Sosialisasikan Pilkada Serentak 2024  KPU Provinsi NTB gelar KPU Goes To Campus dalam rangka mensosialisasikan Tahapan Pilkada serentak 2024 kepada seluruh civitas akademika UIN Mataram. Hadir dalam acara tersebut pada dosen dan guru besar UIN Mataram serta seluruh civitas lainnya, Rabu (31/7) Dalam paparannya Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman meminta seluruh mahasiswa UIN Mataram turut menyukseskan pilkada serentak, 27 November 2024 mendatang  "Kontribusi Akademisi dalam pilkada memberikan edukasi kepada pemilih". "Akademisi dapat melakukan penelitian dengan mendalam tentang perilaku pemilih dan isu-isu kebijakan", sambungnya  Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kolaborasi yang sinergis antara akademisi dengan penyelenggara pilkada akan meningkatkan kualitas demokrasi, tutupnya  Sementara itu Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram Saleh Ending lebih menekankan pentingnya partisipasi kaum muda pada pilkada 2024. Ia menyimpulkan bahwa Kaum Muda memainkan peran penting dalam menyukseskan pilkada NTB, pungkasnya

Selengkapnya
Senin, 29 Juli 2024 07:00
27

Sosialisasikan PKPU 8 Tentang Pencalonan. KPU NTB: Visi Misi Paslon menyesesuaikan dengan RPJPD Provinsi NTB

Sosialisasikan PKPU 8 Tentang Pencalonan. KPU NTB: Visi Misi Paslon menyesesuaikan dengan RPJPD Provinsi NTB Dalam proses pencalonan khususnya Tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, KPU Provinsi NTB mengundang berbagai pihak baik dari dari Partai Politik, Instansi Pemerintah pusat dan Organisasi Perangkat Daerah serta para jurnalis di NTB hadir pada acara Sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala daerah Ketua Divisi Sosialisasi pendidikan pemilih Agus Hilman mengatakan, Acara sosialisasi PKPU selasa (23/7) ini diminta kepada partai politik yang akan mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Visi dan Misinya agar menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Ia juga mengatakan bahwa "Kegiatan sosialisasi ini merupakan amanat undang-undang dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024". Dirinya berterima kasih karena Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan sukses "Peran stakeholder bekerjasama dengan KPU, menghasilkan penyelenggraaan Pemilu 2024 berjalan dengan sukses. "Semoga kita semua dapat menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan aman dan lancar", harapnya Sementara itu Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan Pemilu Zuriati memaparkan mengenai syarat Pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 mendatang. Syarat pencalonan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik diantara keputusan Pimpinan parpol Tingkat Pusat tentang persetujuan paslon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dan surat pencalonan dan kesepakatan Pimpinan parpol atau para Pimpinan pepol yang bergabung dengan paslon, sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK Selain itu, perlu dipersiapkan juga salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi, sambung Zuriati. Sementara itu untuk dokumen syarat calon seperti Surat Pernyataan Calon, Daftar Riwayat Hidup, , ijazah, KTP, Naskah Visi, Misi, dan Program juga harus di persiapkan juga. Selanjutnya perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah memaparkan bahwa masing-masing daerah saat ini menyusun visi misi sendiri. "Namun, saat inbseluruh visi misi di daerah, harus mengikuti visi misi dari pemerintah pusat" Menurutnya Program dan indikator harus mengikuti pusat agar satu irama, tutup firman

Selengkapnya