BeritaTerkini

57

Sinkronisasi Data SIAK dengan Dirjen Dukcapil, Jumlah Pemilih di NTB Turun

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Juni 2022, Kamis (30/06) Jumlah Pemilih di Provinsi NTB turun sebanyak 11.591 pemilih dibanding data periode Mei 2022. Sehingga jumlah pemilih di Provinsi NTB per Juni 2022 sebanyak 3.723.295 pemilih Penurunan angka jumlah pemilih ini dipengaruhi oleh ditemukannya 13.847 disebabkan data tidak memenuhi syarat (status meninggal dunia) setelah dilakukan Singkronisasi data dengan data SIAK dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Rapat pleno ini dipimpin oleh H. Syamsuddin selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi NTB dan dihadiri oleh seluruh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB secara daring. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyampaikan harapan besar bagi meningkatnya kualitas hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Provinsi NTB, mengingat KPU RI telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait Data Kependudukan pada Rabu (29/06) lalu.


Selengkapnya
24

KPU Provinsi NTB Jajaki kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Dalam menjalin hubungan antar lembaga KPU dengan stakeholder Jelang Pemilu 2024, KPU Provinsi NTB mencoba jajaki kerjasama dengan Institusi Perguruan Tinggi. Kali ini, Kamis (30/6) Perguruan Tinggi yang disasar adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas atau Jurusan Teknologi informasi, Yakni Universitas Mataram dan Universitas Bumi Gora KPU Provinsi NTB yang di wakili oleh Kepala Bagian Teknis dan Partisipasi Hubungan Masyarakat Made Merta Artha didampingi Kepala sub bagian Parhumas Alesta Rezal diterima langsung oleh Sekretaris Rektor Universitas Mataram Sitti Hilyana dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bumi Gora Ahmad Adil berserta Kepala Prodi Jurusan Ilmu Komputer Universitas Bumi Gora Dalam kunjungannya KPU NTB mengutarakan latar belakang dari kunjungan ini adalah karena hampir seluruh penerapan kerja Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi maupun di KPU kabupaten/kota menggunakan teknologi informasi komputer. Diharapkan sinergitas antar Kampus dan KPU menghasilkan mahasiswa yang dapat merasakan dunia kerja serta melalui skill mahasiswa dapat menciptakan kreasi inovasi guna menyukseskan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Kedua Perguruan Tinggi menyambut baik usulan KPU Provinsi NTB. Pihak kampus dalam hal ini Unram dan Universitas Bumi Gora merasa bersyukur bak gayung bersambut, karena kampus sendiri diwajibkan juga untuk melaksanakan Kampus Merdeka Belajar di institusi Pemerintah maupun dunia industri, papar Sitti Hilyana dan Ahmad Adil Unram dan Universitas Bumi Gora berharap pertemuan ini dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih serius lagi dengan pimpinan institusi masing-masing.


Selengkapnya
24

KPU Provinsi NTB Terima Audiensi Partai Berkarya (Beringin Karya)

KPU Provinsi NTB menerima audiensi dari Partai Berkarya (Beringin Karya) yang diwakili langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Berkarya (Beringin Karya), Badaruddin Andi Picunang dan Ketua DPW Partai Berkarya (Beringin Karya) Provinsi NTB, Agus Kamarwan, Selasa (28/06). Dalam kesempatan tersebut, Partai Berkarya (Beringin Karya) meminta agar KPU NTB selaku penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi NTB dapat membimbing Partai Berkarya (Beringin Karya) dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menyampaikan bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, salah satu angenda terdekat adalah tahapan Verifikasi Partai Politik. "Salah satu tahapan terdekat adalah Verifikasi Partai Politik, nantinya Verifikasi Partai Politik ini menggunakan aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang telah resmi diluncurkan, tinggal menunggu PKPU terkait Verifikasi Partai Politik yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI", ujar Suhardi. Selain itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli menambahkan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam Verifikasi Partai Politik. "Partai Politik harus memiliki 100% kepengurusan di tingkat Provinsi, 75% kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, dan 50% di tingkat Kecamatan", ujar Yan Marli. "Partai Politik juga harus menyiapkan anggotanya karena akan dilakukan Verifikasi Faktual bagi Partai Politik yang tidak memenuhi Parliamentary Threshold", sambung Yan Marli. Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, H. Syamsuddin.


Selengkapnya
43

Supervisi KPU Kab.Bima dan KPU Kota Bima, KPU NTB Minta Kencangkan Ikat Pinggang

KPU Provinsi NTB melakukan pembinaan dan supervisi KPU Kabupaten Bima dan KPU Kota Bima, Selasa (28/6). KPU Provinsi NTB yang diwakili Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati meminta kedua Satker tersebut mengencangkan ikat pinggang karena sebentar lagi akan memasuki tahapan verifikasi partai politik (Verpol) Agus Hilman meminta agar Para komisioner dan Sekretariat KPU, jangan sampai membangun sekat, terpolarisasi sektoral. Kita berharap komisioner dan sekretariat melebur satu sama lain. Ia menginstruksi agar pada masa tahapan rekrutmen badan adhoc Agar KPU Bima dan KPU Kota Bima mencari Penyelenggara yang loyal pada lembaga KPU. "Jangan Patuh pada personal saja, tp patuhlah pada institusional KPU", ujar Hilman Selain itu dirinya berharap Ujung tombak KPU seluruh Staf Sekretariat menjadi organisatoris agar solidaritas KPU meningkat", sambung Hilman Selain itu Penguatan media sosial dalam pemilu, perbanyak postingan kebaikan lembaga karena Kita semua adalah Humas KPU. "Ayo ributkan media sosialisasi dengan kerja kerja baik KPU", tutupnya Sementara itu Zuriati mengatakan, "Jika melihat tahapan Masa kampanye sejumlah 75 hari, sangat berat faktanya untuk lembaga kita. Karena berkaitan dengan pe pengadaan dan distribusi logistik dan sengketa proses administrasi. Untuk mensiasatinya, Help desk pencalonan harus kuat, dgn meminimalisir kesalahan sekecil apapun", harap Zuriati Sementara itu Kabag Teknis Parhumas, berharap arahan Agus hilman dan Zuriati dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh KPU kabupaten Bima dan KPU kota Bima.


Selengkapnya
64

KPU NTB Minta KPU Dompu Terus Berinovasi Dalam Sosialisasi Pemilu 2024

KPU Provinsi NTB supervisi KPU Dompu, memberikan arahan agar terus berinovasi dalam Sosialisasi Pemilu, Senin (27/6). Anggota KPU NTB yang sambangi KPU Dompu yakni Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati. Agus Hilman mengatakan, "tujuan admintratifnya memang ke Bima dan Kota Bima, namun tidak mungkin kami tidak memberikan supervisi ke Dompu" ujar Agus Hilman "KPU melayani adalah harus terbiasa senyum, seramah mungkin, mulai garda terdepan yakni Pamdal. Integritas 24 jam bukan hal mudah", Kita mengelola tantangan yang berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Kita dilantik dahulu disuguhi dengan tahapan rekapitulasi Pemilu dua kali. Kami berharap tidak menurun kualitasnya dibandingkan rekapitulasi sebelumnya. Soliditas, ekualitas (kesetaraan) perlu dipupuk Selain kompetensi Kepemiluan, harap Hilman Ia menambah, Media sosial di KPU Dompu sudah mulai bagus. Sekecil apapun kebaikan perlu kita beritakan di media sosial, jelasnya Dirinya meminta KPU Kabupaten Dompu harus terus inovasi dalam sosialisasi jangan terbentur anggaran. Kreasi sosialisasi di KPU Dompu perlu dipertahankan. Agar Sosialisasi pemilu 2024 mendatang diharapkan berbasis tahapan, ujar Hilman Ia mencontohkan bahwa, Semua tahapan teknis Pemilu perlu disebarluaskan untuk sosialisasi tentu tidak mungkin juga kami tidak mengajak bagian Sosdiklih Parmas. Karena Sosdiklih Parmas ini mencakup Seluruh tahapan yang perlu di sosialisasikan ke masyarakat, ini penting, ujarnya Selain itu ia menjelaskan bahwa dalam seleksi Tahapan badan adhoc, sudah bisa memetakan calon-calon PPK PPS dan KPPS yang berpotensi. "Saya berharap merekrut badan adhoc khususnya PPK yang patuh pada lembaga, tidak membangkang atau menguji KPU Kabupaten kota", ungkap Hilman


Selengkapnya
39

Jelaskan Tahapan Verpol, KPU NTB Minta KPU Dompu Bersiap

KPU Provinsi NTB melakukan supervisi kepada KPU kabupaten Dompu, memberikan arahan terkait persiapan tahapan Verifikasi Partai Politik (Verpol), Senin (27/6). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB Zuriati meminta jajaran KPU Kabupaten Dompu agar membuktikan integritas 24 jam, jangan slogan saja, ujarnya "Tidak hanya komisioner dan kasubbag saja, namun seluruh staf sekretariat harus memahami kompetensi teknis Pemilu", sambungnya Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa metode yang akan dipakai saat verifikasi partai politik mendatang. Pendaftaran parpol nanti semua terpusat di KPU RI, semua parpol yang memenuhi syarat maupun Tidak memenuhi syarat menjadi kewenangan KPU RI. "Kita hanya membantu KPU RI melalui KPU Provinsi melakukan verifikasi. Saat ini sipol belum selesai untuk hak akses KPU kabupaten kota, sementara baru hak akses untuk parpol", tutup Zuriati  


Selengkapnya