BeritaTerkini

29

Program Magang Selesai, Mahasiswa UMMAT: Pengalaman Memasuki Dunia Kerja

Program Magang Selesai, Mahasiswa UMMAT: Pengalaman Memasuki Dunia Kerja Selesainya Program Magang oleh mahasiswa UMMAT di KPU Provinsi NTB, memberikan pengalaman kepada bagi mahasiswa memasuki dunia kerja. Hal ini merupakan mengimplementasikan bidang keilmuan yang selama ini didapat pada masa perkuliahan. Hal ini disampaikan ketiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) yang berasal dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram selama 2 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023. Menurut mereka, dengan pelaksanaan program magang ini para mahasiswa dapat menjadi agent of change dalam masyarakat sekaligus sebagai penyambung penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat Hal ini penting sehingga peran dari masyarakat dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan merdeka belajar oleh Kemendikbudristek yang memberikan seluruh mahasiswa di Indonesia kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir. Turut hadir dalam penarikan mahasiswa magang Ketua KPU Provinis NTB, Suhardi Soud, Kadiv Teknis, Zuriati serta Dosen Pembimbing Hadi Darmansyah.


Selengkapnya
34

Audiensi dan Penyerahan Sertifikat Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di KPU NTB

Audiensi dan Penyerahan Sertifikat Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di KPU NTB BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB yang diwakili oleh Boby Foriawan beserta tim dari BPJS Ketenagakerjaan datang menyambangi kantor KPU Provinsi NTB, Senin (28/3). Audiensi ini untuk melakukan penyerahan sertifikat terkait keanggotaan tenaga pendukung lingkup KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se-NTB Dalam pertemuan tersebut diterima oleh Ketua KPU NTB Suhardi Soud dan perwakilan jajaran pejabat struktural. Menurut Boby Foriawan, agar seluruh anggota lingkup KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se-NTB didaftarkan menjadi peserta BPJS Tenaga kerjaan. Merespon positif Suhardi Soud meminta BPJS Tenaga Kerjaan untuk bersurat secara resmi kepada KPU Provinsi. "Nantinya jika ide tersebut dapat terealisasi, maka KPU Provinsi NTB akan mengundang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB untuk menyampaikan hal-hal berkaitan tentang BPJS TK dalam kegiatan rakor dengan KPU Kab/Kota se-NTB", ungkap Suhardi


Selengkapnya
62

59 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Sekretariat Jenderal KPU

59 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Sekretariat Jenderal KPU Sebanyak 59 Peserta Ikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal KPU. Seleksi dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB bertempat di UPT BKN Mataram dimulai pada tanggal 28-29 Maret 2023. Jumlah yang hadir lebih sedikit dari yang terdaftar yaitu 61 peserta, sementara yang tidak hadir dua orang. Adapun Komposisi seleksi diantaranya seleksi kompetensi terdiri dari Tes Teknis, Manajerial, Sosiokultural dan Wawancara yang berjumlah 145 soal dengan durasi pengerjaan 130 menit. Pelaksanaan seleksi kompetensi ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman Ketua Panitia Seleksi PPPK Sekretariat Jenderal KPU formasi Tahun 2022 dimana peserta yang menginginkan test kali ini adalah peserta yang lulus secara Administrasi Pasca Sanggah.


Selengkapnya
33

KPU NTB Presentasi Keterbukaan Informasi Publik Dihadapan KI Pusat

KPU NTB Presentasi Keterbukaan Informasi Publik Dihadapan KI Pusat Masuk nominasi penghargaan Tinarbuka dalam rangka hari Keterbukaan Informasi 2023, KPU Provinsi NTB presentasikam Keterbukaan Publik di Lingkungan KPU Provinsi NTB dihadapan Komisi Informasi Pusat. Hadir pada presentasi tersebut Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman dan Sekretaris KPU Provinsi NTB Asep Suhlan, Selasa (28/3) di Banten Dalam paparannya Agus Hilman menjelaskan terkait visi KPU Provinsi NTB dalam keterbukaan informasi publik dari tahun 2019 - 2024 di KPU Provinsi NTB. "Misi KPU provinsi NTB dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik adalah Menjadikan KPU Provinsi NTB sebagai Badan Publik Penyelenggara Pemilu yang Akuntabel, Informatif, Transformatif dan Inovatif (AITI) dalam Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Berintegritas", papar Hilman Selain itu dirinya menjelaskan target, Prakarsa Kebijakan dan kegiatan keterbukaan informasi publik selama dua tahun terakhir yang diterapkan di KPU Provinsi NTB Terakhir dampak dari keterbukaan informasi selama ini di KPU Provinsi NTB adalah tercermin dari beberapa penghargaan yang diraih KPU Provinsi NTB mulai dari berturut-turut selama empat tahun mulai dari 2016 - 2019 sebagai lembaga informatif dan yang terakhir di Tahun 2022 juga mendapat peringkat pertama sebagai instansi vertikal terinformatif juga Selain itu ia mengutarakan bahwa "masterpiece kami di tahun 2022 yang lalu di anugerahi predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam pembangunan Zona Integritas dari Kemenpan RB". "Kami dapat klaim bahwa satu-satunya Satker KPU di Indonesia yang mendapat predikat WBK", ujar Hilman


Selengkapnya
46

KPU NTB dan UIN Mataram FGD Legal Drafting Kerja Sama Antar Lembaga

KPU NTB dan UIN Mataram FGD Legal Drafting Kerja Sama Antar Lembaga KPU Provinsi NTB bersama UIN Mataram melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) guna Legal Drafting MoU Kerjasama antar lembaga tentang Penguatan Demokrasi dAN kepemiluan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Selasa (21/3) Hadir pada FGD tersebut Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB, Rektor UIN Mataram, Ketua Pusdek UIN Mataram bersama Akademisi dari UIN Mataram Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa FGD ini adalah tindaklanjut dari arahan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami serius akan melaksanakan bersama dengan UIN Mataram, tegasnya "Apakah nanti ditandatangani oleh Ketua KPU RI atau KPU Provinsi NTB yang jelas kita siapkan dulu gagasan program pasca penandatanganan". "Tentu ini semua untuk membangun demokrasi dan kepemiluan di Provinsi NTB", ungkap Suhardi Sejalan dengan Suhardi, Rektor UIN Mataram Prof Dr Masnun mensupport penuh inisiatif dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari ini. Dirinya sempat bercerita bahwa banyak MoU maupun Perjanjian Kerjasama yang UIN Mataram sudah laksanakan, ada yang berjalan langsung hari itu juga, ada yang berjalan satu tahun setelah penandatanganan. "Saya yakin dari Pusat Demokrasi (Pusdek) UIN Mataram akan merumuskan bentuk kerjasama kongkrit yang bisa di implementasikan dengan KPU Provinsi NTB khususnya potensi para mahasiswa UIN Mataram yang dapat diikutsertakan dalam Pemilu maupun pilkada pada program Merdeka Belajar" ungkap Prof Masnun Ditempat yang sama Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman berharap kerjasama ini tidak selesai diatas kertas MoU saja, tetapi perlu program kegiatan yang sejalan guna merealisasikannya. "Perlu dikolaborasikan dengan beberapa kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi NTB, dan KPU Kabupaten/kota juga", paparnya "Tujuannya tentu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi dan Kepemiluan di wilayah NTB", tutup Hilman


Selengkapnya
220

7 Bakal Calon Anggota DPD Dapil NTB Lolos Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

7 Bakal Calon Anggota DPD Dapil NTB Lolos Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Sebanyak 7 Bakal Calon Anggota DPD dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada Rapat Pleno KPU Provinsi NTB terkait Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Jum'at (24/03). Bakal Calon Anggota DPD Dapil NTB yang dinyatakan MS yaitu: 1. Ahmad Turmuzi: Jumlah dukungan MS: 2086 Jumlah sebaran: 2 (Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur) 2. Jamhari Latif: Jumlah dukungan MS: 1148 Jumlah Sebaran: 2 (Kab.Lombok Barat dan Kab. Lombok Timur) 3. Maskahyangan Jumlah dukungan MS: 1515 Jumlah Sebaran: 3 (Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Bima) 4. Muhaimin Yahya Mutawalli Jumlah dukungan MS: 685 Jumlah Sebaran: 1 (Kab. Lombok Timur) 5. Musa Shofiandy Jumlah dukungan MS: 500 Jumlah Sebaran: 4 (Kab. Lombok Tengah, Kota Mataram, Kab. Lombok Timur, dan Kab. Lombok Utara) 6. Sa'adatul Hayati Putri Jumlah dukungan MS: 753 Jumlah Sebaran: 1 (Kab. Lombok Timur) 7. Subuhunnuri Jmlah dukungan MS: 602 Jumlah Sebaran: 2 (Kota Mataram dan Kab. Lombok Timur) Selanjutnya 7 bakal calon tersebut akan melanjutkan ke tahap Verifikasi Faktual Kedua. Dalam Rapat Pleno Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menyampaikan bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua telah selesai dilaksanakan. "KPU Kabupaten/Kota telah selesai melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD yang telah berakhir tanggal 21 Maret 2023 lalu", ujar Suhardi. "Setelah ini, KPU Provinsi NTB akan melaksanakan Penentuan Sampel yang sebelumnya Bakal Calon anggota DPD akan menyampaikan nomor awal sampelnya ke dalam aplikasi SILON" "Dilanjutkan dengan Pencuplikan Sampel, dimana sampelnya nanti akan dilakukan Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Kabupaten/Kota," terang Suhardi. Di tempat yang sama juga KPU Provinsi NTB bersama KPU kabupaten kota melakukan Rapat Konsolidasi Hasil Verifikasi Administrasi (Vermin) Perbaikan Kedua terhadap 7 Bakal Calon Anggota DPD Suhardi Soud meminta KPU kab/kota agar saat Verifikasi Faktual nanti agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memerhatikan ketentuan yang ada. Pedomani peraturan tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saat verfak nanti", imbuh Suhardi. . Lain hal dengan Suhardi Soud Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Teknis Zuriati Memaparkan bahwa ada 2 syarat untuk calon Anggota DPD. . Pertama syarat pencalonan dan kedua syarat calon. . "Saat ini yang sedang kita laksanakan adalah pemenuhan syarat pencalonan", tutup Zuriati


Selengkapnya