BPKP audit Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan DPT
BPKP audit Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan DPT KPU Provinsi NTB Bersama tim BPKP Perwakilan Provinsi NTB melaksanakan entry meeting terkait Audit Tujuan Tertentu atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 pada KPU Provinsi NTB (rabu, 7/6). Ketua KPU Provinsi NTB, Bapak Suhardi Soud dalam pengarahannya menyampaikan bahwa dari kegiatan entry meeting ini dapat dijadikan sebagai pengendalian internal kita, menjadi rule dalam pengelolaan pemilu dengan tantangan dinamis yang dihadapi. Suhardi menambahkan, ada risiko dari tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan teknis dalam tahapan secara detail. Namun pada prinsipnya pemilu tidak boleh terhenti, dari itu dalam proses audit ini jika ada yang harus diperbaiki agar BPKP dapat memberi panduan sehingga pelaksanaan tahapan tidak dilihat hanya proses hasil namun akuntabilitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan, pungkas Suhardi Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTB divisi Perencanaan, Data dan Informasi H.Syamsudin menyampaikan bahwa KPU NTB melakukan penyusunan secara nasional dimulai 14 februari 2023 dengan menerima DPT hasil sinkronisasi antara pemerintah dan KPU. Dirinya memeparkan bahwa KPU Kabupaten/Kota telah menyusun dan memetakan daftar pemilih dari DP4 awal sebanyak 3.965.683 terdapat 16.249 TPS, selanjutnya dilakukan Analisa kembali sampai ditetapkannya DPT pada tanggal 21 Juni 2023, Tutup H. Syam Lain hal dengan H. Syam, Sekretaris KPU Provinsi NTB Asep Suhlan mengatakan audit tujuan tertentu atas logistik dan DPT sebagai isu strategis. "Kebijakan terkait logistik masih bersifat top down, sehingga nantinya akan ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan", ujar Asep Memfasilitasi pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh BPKP ini secara serentak pada 102 satker, terdiri dari 34 KPU Provinsi dan 68 KPU Kabupaten/Kota merupakan instruksi dari Sekretaris Jenderal. Selain diikuti oleh KPU Provinsi NTB entry meeting ini juga diikuti oleh KPU Kota Mataram dan KPU Kabupaten Lombok Timur selaku satker yang disampel audit. "Penentuan lokus satker sampel ini telah ditetapkan dari BPKP Pusat", tanda Asep Diwaktu yang sama Pengendali Teknis BPKP Nedi Apriandi menyampaikan bahwa pengawalan terhadap pengadaan logistik dan proses penetapan DPT akan melihat proses perencanaan dan mengetahui risiko-risiko yang dapat dihadapi. Selain itu kendala yang ditemui akan menjadi sorotan, karena tujuan audit ini adalah untuk mengetahui apa yang perlu dibenahi sehingga tahapan pemilu dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selengkapnya