Rakor Logistik Pilkada, Logistik Harus Tepat Jenis, Jumlah, Kualitas, Tujuan, dan Waktu

 

Dalam rangka persiapan Pilkada serentak tahun 2024, KPU Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi penyusunan jumlah kebutuhan dan pengadaan logistik.

Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilkada.

"Sangat penting menjaga keutuhan informasi dan proses pengadaan logistik yang tepat jenis, jumlah, kualitas, tujuan, dan waktu", tegas Khuwailid

Ia juga mengingatkan agar seluruh proses pengadaan logistik dilaksanakan dengan baik untuk menghindari potensi pelanggaran hukum yang sering terjadi di tempat lain.

"Kita harus memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang baik.

"Tidak boleh ada komisioner yang bertindak sebagai bendahara atau panitia pengadaan. Semua harus berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing," ujar Khuwailid.

Sementara itu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Zuriati menekankan pentingnya memahami ketentuan yang ada dan saling mengingatkan antar sesama penyelenggara pemilu.

"Penting pengawasan terhadap data pemilih agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum" tegasnya.

Lain hal dengan Ketua Divisi Parmas dan SDM, Agus Hilman, ia lebih mengingatkan peserta mengenai pentingnya pemahaman peran masing-masing dalam organisasi.

“Sekalipun semua hadir di sini, itu bukan berarti kita semua harus terlibat langsung dalam teknis pengadaan"

"Yang penting adalah pemahaman kita mengenai fungsi masing-masing. Komisioner harus fokus pada fungsi kebijakan dan tidak terjun langsung ke teknis, sementara sekretariat juga harus menghindari keterlibatan dalam wilayah yang menjadi tugas komisioner,” ujar Hilman.

Sementara itu Divisi Hukum dan Pengawasan, Mastur, menekankan beberapa isu serius yang perlu menjadi perhatian khusus, terutama berkaitan dengan hasil coklit yang baru-baru ini dilakukan.

“Ada beberapa hal yang cukup serius terkait proses coklit kemarin. Kita harus benar-benar mencermati data yang ada dan mempersiapkan argumentasi-argumentasi yang diperlukan.

"Ini penting untuk menghadapi potensi sengketa proses, administrasi, hasil, dan etik yang mungkin muncul,” ujar Mastur.

Terakhir Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, lebih menyoroti persiapan pengadaan logistik agar harus cermat.

"Semua spesifikasi dan jumlah harus sesuai dengan yang ditetapkan dan ditayangkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum masuk ke e-katalog.

"Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pilkada yang kita laksanakan," tutup Mars.