Opinion Leader Di Coklit, KPU NTB: Kami Harap Masyarakat Menerima Pantarlih Dengan Terbuka.

Sejumlah tokoh masyarakat (opinion leader) di Cocokkan dan Diteliti (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada hari Pertama dimulai coklit tepatnya 24 Juni - 24 Juli 2024. Menurut Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, Coklit terhadap opinion leader ditujukan sebagai contoh bagi masyarakat agar terbuka pada saat petugas melakukan Coklit.

"Kebijakan Coklit dengan memulai ke tokoh masyarakat diharapkan mempengaruhi masyarakat agar terbuka ketika Pantarlih melakukan Coklit," ucap Khuwailid.

Ia mengatakan, Pencoklitan terhadap tokoh masyarakat ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat NTB bahwa tahapan pemuktahiran data pemilih ini sudah dimulai.

"Harapan kami kepada seluruh kelompok masyarakat ketika Pantarlih mendatangi rumahnya agar bisa diterima secara sukarela," kata Khuwailid.

"Pantarlih ini merupakan petugas resmi yang ditunjuk untuk melakukan pemutakhiran," sambung dia.

Ia menegaskan pihaknya memastikan bahwa Pantarlih akan melakukan pencoklitan secara menyeluruh.

Dia pun mengaku bahwa pemberitahuan tentang Coklit kepada seluruh masyarakat sudah dilakukan dari jauh-jauh hari.

"Pemberitahuan melalui publikasi sudah dilakukan dari satu bulan lalu, harapannya agar masyarakat mengetahui tentang pemuktahiran ini dan tentunya bersedia untuk di Coklit," pungkas Khuwailid.

Senada dengan Khuwailid, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya menambahkan bahwa petugas Pantarlih yang melaksanakan Coklit di Pilkada serentak 2024, berbeda dengan pelaksanan pemilu sebelumnya.

Sebab, jika dulu mereka hanya dibekali Id Card, namun di Pilkada Serentak 2024, sesuai instruksi KPU RI, petugas Pantarlih dilengkapi Id Card, rompi, topi, alat kerja, formulir, stiker dan lainnya.

"Pemberian atribut lengkap ini dalam rangka untuk memberi kepastian Pantarlih Pemilukada 2024 berbeda dan mereka khusus melakukan pendataan pemilih," kata dia

"Jadi atribut lengkap agar masyarakat bisa membedakan mana Pantarlih resmi dan tidak, sehingga mereka bisa komplain jika ada yang datang tapi tanpa atribut resmi," sambung Mars Ansori.