Kota Bima, KSB dan Kota Mataram Luncurkan Tahapan Pilkada 2024 tingkat Kabupaten/Kota

Sepekan setelah peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024, tiga Kabupaten Kota di NTB yakni KPU Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kota Bima meluncurkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Hadir pada pelaksanaan peluncuran tersebut Anggota KPU Provinsi NTB bergantian yakni Agus Hilman di Peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Halidy pada peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KSB dan Mastur pada Peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima

Di Kota Mataram Hilman Berterima kasih kepada Walikota Mataram, telah diberikan izin menggunakan teras udayana dan menghadirkan amtenar pada Peluncuran Tahapan Pilgub dan Wagub NTB 2024. "Sangar ramai dan meriah benar-benar Pilkada untuk Kita", ujar hilman

Ia berpesa agar jajaran KPU Kota Mataram harus semakin matang dalam melaksanakan agenda demokrasi di wilayah kota Mataram, meski Tahapan Pemilu di kota Mataram belum usai, karena masih sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK)

Terahir dirinya meminta Pilkada di Kota Mataram harus inklusif dan menjamin seluruh hak pilih di kota Mataram.

Sementara itu hadir di Taliwang KSB, Halidy mengingatkan agar Pilkada di KSB harus berdampak luas kepada seluruh lapisan masyarakat KSB.

"Sesuai jargonnya, Pilkada di KSB Pilkada Dita, yang artinya pilkada untuk kita. Artinya Sama dengan jargon Pilgub dan Wagub NTB "Pilkada untuk Kita"

"Kalau di tingkat Provinsi Maskotnya Burung Celepuk Rinjani, kalau di KSB Maskotnya Lebah, tentu ini penuh sarat makna dan filosofi", ujar Halidy

Lain hal Dengan Halidy, Mastur yang hadir di peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima mengatakan Pilkada adalah Tahapan Satu Sistem dalam bernegara.

"Kita harus menjadikannya sebagai proses untuk menetukan siapa pemimpin berikutnya"

Ia berpesan Pilwakot Bima mempertahankan prestasi Kota Bima dalam Pilpres dan Pileg kemarin. "Prosesnya bagus, tidak masuk dalam sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.