Evaluasi PDPB Semester III, dan Persiapan Program Govote

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester III dan Persiapan Program Govote, Jumat (12/9) dihadiri oleh KPU kabupaten/kota se-NTB. Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk meninjau progres pelaksanaan coklit terbatas sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam implementasi program inovatif Govote.

Ketua KPU NTB M Khuwailid menekankan pentingnya menuntaskan data semester I sebelum beralih ke semester II agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian. 

Ia menegaskan bahwa penyelesaian data pemilih harus dipacu hingga tuntas dengan pemetaan rinci, termasuk data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia maupun pindah domisili. 

“Sebelum pleno dengan Bawaslu, data semester I harus sudah selesai seluruhnya. Jangan sampai kita ‘buruk rupa cermin dibelah’. Ini adalah cerminan kinerja kita bersama,” tegasnya.

Sementara itu Kadiv Teknis KPU Provinsi NTB, Zuriati, menyoroti urgensi percepatan penyelesaian data yang diturunkan sejak Mei lalu agar tuntas pada triwulan ketiga. Ia juga menekankan perlunya strategi efektif, termasuk berkoordinasi dengan kepala desa untuk mempercepat verifikasi data pemilih meninggal dunia. 

“Data yang meninggal harus ada keterangan resmi. Kalau sulit mendapatkan nomor WA kepala desa, bisa melalui surat resmi agar ada bukti valid. Semua harus tuntas paling lambat 30 September,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Mastur, yang menekankan pentingnya ketepatan laporan harian terkait progres masing-masing kabupaten/kota. Menurutnya, meski terdapat kendala teknis pada aplikasi, daerah tetap harus fokus menyelesaikan apa yang bisa dilakukan sambil melaporkan progres harian sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Di sisi lain, rapat juga membahas Program Govote, inovasi KPU NTB yang mengintegrasikan pemutakhiran data pemilih dengan pendidikan pemilih. 

Kadiv Parhumas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman, menjelaskan bahwa Govote akan dijalankan secara kolaboratif antara divisi data dan informasi (datin) serta partisipasi masyarakat (parmas). 

“Prinsipnya, bagaimana pemutakhiran data dan pendidikan pemilih bisa berjalan bersama. Ada petugas registrator dan verifikator, masing-masing dengan output yang jelas, yang hasilnya juga akan ditindaklanjuti serta dipublikasikan melalui media sosial,” ungkapnya.

Agus Hilman juga menyoroti ketersediaan sarana pendukung seperti motor operasional, rompi, hingga kebutuhan SDM sebagai faktor penting. Dari laporan kabupaten/kota, tercatat total 27 armada kendaraan siap mendukung pelaksanaan Govote di seluruh NTB. 

“Kendaraan ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana kerja, tetapi juga sebagai media branding berjalan untuk sosialisasi program,” tambahnya.