KPU Provinsi NTB sedang menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kunjungan KPU Provinsi NTB, Senin (10/10) guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat khususnya kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan

Didampingi kasubbag Parhumas, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengutarakan melalui pertemuan ini Hak pilih Warga binaan di Provinsi NTB dapat terfasilitasi dengan baik nantinya.

"Misalkan Warga binaan yang tidak identitas/KTP elektromemilikinik dapat terfasilitasi secara administrasi kependudukannya", ungkap Hilman

KPU Provinsi NTB menawarkan tiga hal bentuk kerjasama berupa Pertukaran data dan informasi, Advokasi hukum dan JDIH

Sementara itu Kepala Lembaga Permasyarakatan Kemenkumhan Provinsi NTB, Maliki mengatakan Kami akan mendata seluruh warga binaan. Tentang kelengkapan datanya Kemenkumham akan bersurat ke kepolisian dan kejaksaan untuk melengkapi warga binaan sebelum diserahkan ke kami" ungkapnya