FGD PENYUSUNAN IDI NTB

Foto untuk : FGD PENYUSUNAN IDI NTB

KPU NTB memberi masukan dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTB tahun 2019 dalam FGD yang dilaksanakan Rabu (11/3).

Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan pengembangan SDM Agus Hilman yang menjadi peserta dalam FGD menyampaikan masukan dalam rangka penyusunan IDI.

Masukan itu antara lain terkait beberapa indikator dan variabel yang masih problematis berkenaan dengan lembaga demokrasi. Salah satu indikator menurut Hilman seperti jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggataan Pemilu.

Letak problematisnya menurut Hilman, yaitu:
1). Menyempitkan terminologi penyelenggara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Indikator tersebut menempatkan seolah penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilu hanya KPU dan menegasikan institusi penyelenggara lain. Seharusnya yang tepat, Penyelenggara bukan hanya KPU saja.

2) Penggunaan laporan/putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi sebagai variabel untuk mengukur indikator keberpihakan kurang tepat.

Menurut Hilman, pelanggaran Pemilu itu banyak, diantaranya ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemilu.

Adminsitrasi lebih terkait dengan prosedur, tata cara dan masalah administrasi lain. Sementara _Keberpihakan_ bukan masuk masalah administrasi, melainkan problem etika. Sehingga, jika indikator _keberpihakan_ yang akan diukur, maka variabel yang digunakan bukan putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi, melainkan putusan DKPP yang terkait dengan pelanggaran kode etik.

"Kode etik tentang _keberpihakan_, tidak hanya menjerat KPU saja, melainkan juga dapat menjerat penyelenggara dari unsur Bawaslu", jelas Hilman

 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%