RAKOR ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
Lalu Aksar: jangan "gagal faham" dalam rekonstruksi alat bukti

Foto untuk : RAKOR ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
Lalu Aksar: jangan "gagal faham" dalam rekonstruksi alat bukti
Mataram 3/11/2015… Potensi Sengketa hasil pemilihan selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara pilkada harus benar-benar memahami tata cara menyusun jawaban, kesimpulan, Daftar Alat Bukti dan alat bukti. Sebagai penyelenggara pemilu, kita tidak boleh “gagal faham” tentang cara mengkonstruksi fakta dengan pasal-pasal, sehingga KPU dapat menghadapi proses Perselisihan hasil pemilihan (PHP) dengan baik. Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori ketika membuka Rakor Advokasi dan penyelesaian sengketa hukum pemilu dan pilkada tahun 2015 di Mataram.

Rakor dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pilkada 2015 yang diikuti oleh 10 Kabupaten/Kota se NTB, tersdiri dari Divisi Hukum dan pengawasan, Kasubbag Hukum dan Staf Bagian Hukum. Narasumber rakor yaitu Ida Budhiati Anggota KPU RI Divisi Hukum, Nursyarifah Kepala Biro Hukum Setjen KPU, Yan Marli Anggota KPU NTB Divisi Hukum dan Pengawasan dan Ilyas Sarbini Pengacara praktek.

Lebih jauh Lalu Aksar mengatakan kita harus belajar dari pengalaman penanganan sengketa Pilpres. Pada saat ini kita dihadapkan pada waktu penyiapan seluruh dukungan PHPU yang sangat sempit. Kita juga dihadapkan pada kondisi dimana kita tidak dapat menghimpun form C1 asli yang berada dalam kotak secara optimal. Demikian pula dengan Form C7 karena tidak semuanya terisi lengkap, sehingga kita tidak tahu pasti siapa yang hadir di TPS.

Disinilah letak pentingnya kita berkaca pada pengalaman pilpres. Karena harus diakui, salah satu penyebab kita tidak optimal dalam menghimpun form C1 dan C7 disebabkan kita tidak optimal pula dalam mengawal pelaksanaan tugas KPPS.

Karena itu kedepan, KPU Kabupaten/Kota harus melakukan pengawalan dengan sebaik-baiknya tehadap tugas KPPS. Berikanlah pemahaman sebaik-baiknya kepada PPK, PPS dan KPPS tentang pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi, tidak hanya dengan memberikan ceramah, tetapi lakukan simulasi yang cukup, sehingga tidak ada peluang bagi munculnya persoalan yang dapat dijadikan obyek gugatan. Harus pula difahami, meskipun gugatan PHPU dibatasi dengan prosesntase perbedaan perolehan suara, namun demikian Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja menfasirkan dan membuat putusan lain, karena MK memiliki kewenangan untuk itu. Bisa saja MK akan menyidangkan sebuah gugatan PHPU terkait dengan aksi-aksi yang “masif”dan “terstruktur” dan mengabaikan selisih perolehan suara.

Karena itu kita harus mampu mengkawal seluruh rangkaian tahapan pilkada dengan dengan baik, termasuk memiliki pemahaman yang memadai tentang cara menyusun alat bukti yang lengkap. Kita harus faham cara mengisi form yang dikeluarkan oleh MK agar ketika ada gugatan PHPU kita siap menghadapinya, tandas Lalu Aksar.

Sementara itu, ketua Divisi Hukum Pengawasan KPU NTB Yan Marli menekankan KPU Kabupaten/Kota sejak dini harus tertib administrasi. Semua divisi yang ada wajib berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Output tahapan berupa dokumen administrasi harus didokumentasikan dengan baik, dan harus pula difahami alur dan latarbelakang muncuntulnya output berupa dokumen adminstrasi tersebut, agar ketika terjadi gugatan PHP KPU Kabupaten/Kota dapat menghadapinya dengan baik.

Karena itu, dukungan secretariat juga tidak kalah pentingnya, khususnya dalam mengidentikasi alat bukti, menyusun alat bukti, meleges alat bukti, menggandakan alat bukti dan mem-post-it kan alat bukti, jelas Yan Marli

 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%